Pertanyaan yang sering diajukan seputar layanan Bimas Islam
Pendaftaran nikah dapat dilakukan dengan dua cara:
Persyaratan: KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Izin Orang Tua (jika di bawah 21 tahun), Pas foto, dan Surat Rekomendasi Nikah (jika nikah di luar wilayah KUA).
Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 dan perubahannya, biaya pencatatan nikah di KUA adalah:
Biaya Rp 600.000 disetorkan langsung ke kas negara melalui bank/pos. Tidak ada pungutan liar di luar ketentuan tersebut.
Untuk memeriksa legalitas LAZ, Anda dapat:
https://bimasislam.kemenag.go.idPastikan LAZ memiliki izin operasional yang masih berlaku. Jangan menyalurkan zakat ke lembaga yang tidak terdaftar resmi.
Syarat menjadi penghulu (PPN — Petugas Pencatat Nikah) di KUA:
Dalam kondisi darurat seperti pandemi, ulama memperbolehkan sholat Jumat diganti sholat Dhuhur di rumah bagi mereka yang berada di zona merah atau memiliki gejala. Namun bagi yang sehat dan berada di zona aman, sholat Jumat tetap wajib dilaksanakan di masjid dengan protokol kesehatan yang ketat.
Keputusan ini merujuk pada fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
Isbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat di KUA. Prosedurnya:
Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama, pasangan dapat mencatatkan pernikahannya di KUA setempat.
Zakat Fitrah:
Zakat Mal:
Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk tunai yang dikelola untuk menghasilkan manfaat bagi mauquf alaih (penerima manfaat). Tata caranya:
Uang wakaf akan dikelola secara produktif dan hasilnya disalurkan untuk program sosial dan pemberdayaan umat.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah instrumen pengukuran tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Tiga dimensi utama KUB:
Hasil survei KUB dipublikasikan setiap tahun dan menjadi acuan kebijakan kerukunan umat beragama nasional.
Jika Anda menemukan indikasi penyimpangan ajaran agama atau aliran sesat, dapat dilaporkan melalui:
Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Aliran Kepercayaan (PAKEM) yang terdiri dari unsur Kemenag, Kejaksaan, dan Kepolisian.