Jakarta, Bimas Islam -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman panjang mengelola keberagaman agama. Indonesia, menurutnya, dapat menjadi contoh nyata bagi dunia dalam membangun toleransi dan harmoni sosial melalui program Moderasi Beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi internasional Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 di Jakarta, Senin (3/2/25).
Menurut Alissa, program yang digagas Kementerian Agama sejak 2019 itu telah memberikan dampak signifikan dalam menjaga stabilitas sosial. “Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam mempromosikan moderasi beragama. Sejak program ini berjalan, kita melihat penurunan konflik berbasis agama serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan,” ujar Alissa.
Alissa menjelaskan, pendekatan inklusif yang diterapkan dalam program Moderasi Beragama melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, hingga pemerintah. Menurutnya, strategi ini tidak hanya memperkuat toleransi di dalam negeri tetapi juga menjadi inspirasi bagi komunitas internasional.
“Religiusitas yang moderat adalah kunci dalam membangun harmoni sosial. Moderasi beragama dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan global, termasuk ketegangan sosial dan konflik antar kelompok,” tambahnya.
Dikatakannya, implementasi program ini semakin luas dengan melibatkan seluruh kementerian. Menurutnya, hal ini memungkinkan kebijakan moderasi beragama berintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan nasional.
Moderasi Beragama dan Pembangunan Berkelanjutan
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu menekankan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh oleh Indonesia merupakan aset berharga dalam membangun toleransi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Kita semua memahami bahwa komunitas keagamaan memiliki karakteristik yang bisa menjadi keuntungan dalam menghadapi berbagai tantangan. Organisasi keagamaan juga selalu mempromosikan nilai-nilai luhur karena agama pada dasarnya berbasis nilai. Selain itu, ada solidaritas yang kuat di antara para pengikut agama, serta kepemimpinan yang dihormati. Di Indonesia, masyarakat sangat menghormati pemimpin agama. Ketika mereka berbicara mengenai suatu hal, orang akan mengikuti, bahkan dalam politik pun demikian,” kata Alissa.
Selain itu, ia juga menjelaskan bagaimana organisasi keagamaan memiliki jangkauan luas hingga ke tingkat akar rumput. Ia mencontohkan, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Dewan Gereja Indonesia, dan Jaringan Gusdurian baru-baru ini mendirikan gereja di daerah terpencil di Papua, sebagai wujud nyata dari peran agama dalam pembangunan sosial.
“Meski demikian kita memiliki tantangan utama dalam upaya moderasi beragama di Indonesia, yakni ultra-konservatisme. Polarisasi berbasis agama dan ketimpangan perlakuan terhadap kelompok minoritas masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Sumatra Barat, kelompok minoritas masih menghadapi diskriminasi akibat dominasi mayoritas,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Alissa, dampak ultra-konservatisme juga terlihat dalam isu perempuan dan anak-anak, yang menjadi indikator tingkat konservatisme dalam masyarakat. Ia menyebut, keterbatasan hak serta perlindungan bagi kelompok rentan ini, termasuk dalam pola pengasuhan dan kesehatan reproduksi. Bahkan, penolakan vaksinasi berbasis pandangan keagamaan telah menyebabkan kemunculan kembali penyakit seperti polio, yang seharusnya sudah diberantas.
Alissa menegaskan, kebijakan yang baik tidak cukup tanpa perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat. Menurutnya, perubahan harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemimpin agama dan komunitas keagamaan agar nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat ditegakkan. “Kebijakan penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerjemahkannya ke dalam aksi nyata di tingkat akar rumput,” pungkasnya.
An/Mr
