Bimas Islam Gelar Lokakarya Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Bali

Denpasar, Bimas Islam --- Bali sebagai provinsi dengan minoritas muslim, namun praktik wakaf pada daerah tersebut cukup tinggi. Tercatat ada tanah wakaf yang berjumlah sekitar 208 Ha dengan 1428 titik di seluruh wilayah provinsi Bali. Sebagai provinsi yang terkenal dengan objek pariwisata, menjadikan harga tanah sangat tinggi. Hal ini diikuti dengan pergeseran peruntukan tanah wakaf, sengketa tanah wakaf ruislag karena rencana umum tata ruang dan pengukuran tanah wakaf yang sudah lama menjadi beberapa tantangan dalam pengamanan aset wakaf.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selama 3 hari, mulai hari Rabu hingga Jum'at (16-18/10) mengadakan Lokakarya Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Hotel Aston Bali.

Acara ini bertujuan untuk menampung masalah-masalah sengketa dan mencarikan solusi atas masalah tersebut dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama Kanwil Bali, dan Badan Pertanahan Nasional Kanwil Bali. Dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia ( BWI), para pejabat pembuat akte ikrar wakaf (PPAIW) dan para nazhir wakaf.

Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa acara lokakarya ini sangat bermanfaat bagi pengamanan aset wakaf karena ketika ada isu wakaf kerapkali timbul masalah. Persepsi ini harus dirubah bahwa isu wakaf merupakan isu produktif dan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.

"Setidaknya ada 3 asal usul sengketa tanah wakaf ini muncul yaitu pertama adanya perubahan waktu yang menjadikan perubahan lokasi menjadi strategis, kedua adanya perubahan harga tanah, dan ketiga tidak adanya bukti yang kurang lengkap dan akurat seperti akte ikrar wakaf dan hal lain yang mendukung," tambahnya, Rabu (16/10).

Kemudian hal tersebut turut ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Rudi Rubijaya bahwa ada keunikan di Bali karena ada beberapa tanah wakaf di atas tanah adat bali yang memiliki aturan sendiri serta beberapa lokasi tanah wakaf di kepulauan. Hal ini harus segera diselesaikan asal muasal tanah wakaf terutama ada akte ikrar wakaf tersebut oleh beberapa pihak terkait. Oleh karena itu BPN kedepannya akan merapihkan tanah-tanah khususnya wakaf melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) berbasis teknologi.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Direktorat Pengamanan Aset Wakaf Zaenuri mengingatkan bahwa setiap Nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) harus memahami bahwa regulasi terutama dalam hal tukar guling (ruislag) terutama PP No. 25 tahun 2018 khususnya mengenai definisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Sehingga ketika menangani kasus sengketa wakaf bisa menganalisis sesuai regulasipp tersebut dan mengatasi hmasalah tersebut.

Penulis: Iqbal Fadli Muhammad
Editor: Iqbal Fadli Muhammad
Foto: bimasislam