Jakarta, Bimas Islam -- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyusun Indeks Layanan Dakwah. Langkah tersebut merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Bidang Agama yang dirancang untuk mengukur kontribusi Kemenag dalam pembangunan.
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menilai perlunya instrumen berbasis data agar capaian layanan keagamaan dapat dilaporkan secara terukur. Ia menyebut, selama ini belum ada tolok ukur kuantitatif yang dapat menunjukkan secara jelas dampak layanan keagamaan pemerintah terhadap masyarakat.
Padahal, imbuhnya, Kemenag memiliki penyuluh agama, Pokja majelis taklim, serta dai-daiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dampak dari keberadaan mereka terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat belum tergambar dalam data statistik yang terverifikasi.
“Kalau di pendidikan ada Angka Partisipasi Kasar, bahkan bisa menunjukkan jumlah mahasiswa. Tapi untuk bidang agama, pertanyaan seperti ‘berapa kontribusinya?’ sulit dijawab karena belum ada angkanya,” ujar Abu di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia menjelaskan, penyusunan Indeks Layanan Dakwah akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indeks Pembangunan Bidang Agama. Hasilnya akan disajikan dalam laporan Outlook tahunan yang menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan ke depan.
“Indeks ini akan menjawab pertanyaan publik tentang kontribusi Kemenag dalam pembangunan agama secara konkret. Ini penting agar perencanaan kita ke depan berbasis bukti,” tambahnya.
Penyusunan indeks dilakukan melalui survei nasional yang mengukur kepuasan publik terhadap layanan dakwah. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menjelaskan, survei akan mengacu pada lima dimensi utama, yaitu kebijakan, aktor, program, saluran, dan dampak dakwah.
“Kita ingin keluar dari pendekatan yang normatif dan administratif. Kita ingin mengukur dari sisi pengguna, yaitu masyarakat yang menerima layanan,” terang Gun Gun.
Ia mencontohkan beberapa negara yang telah lebih dulu mengembangkan sistem evaluasi dakwah berbasis persepsi publik. “Qatar punya Faith Services Satisfaction Scorecard, Inggris pakai Faith-Based Organization Evaluation Framework, bahkan Arab Saudi mengembangkan Digital Preaching Analytics. Kita perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti seperti itu,” lanjutnya.
Survei akan difokuskan pada layanan dakwah pemerintah yang dilakukan melalui institusi seperti masjid, Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, dan kanal digital resmi milik Kemenag. Fokus lainnya adalah persepsi masyarakat, bukan sekadar pelaporan administratif.
Riset ini akan menggunakan metode kuantitatif melalui self-report questionnaire. Populasi survei mencakup masyarakat berusia minimal 17 tahun dari berbagai provinsi yang dipilih secara purposive, dengan unit sampling terkecil di tingkat kabupaten/kota.
“Ada lima indikator utama yang akan diukur dalam survei ini, yaitu persepsi terhadap kebijakan dakwah, kompetensi dai, kepuasan atas program dakwah, aksesibilitas dan inovasi saluran dakwah, serta dampak terhadap literasi keagamaan masyarakat,” papar Gun Gun.
Gun Gun menjelaskan, hasil dari riset ini ditargetkan menghasilkan tiga output utama yaitu tersusunnya Indeks Layanan Dakwah, policy brief untuk perumusan kebijakan, serta laporan berbasis data untuk Ditjen Bimas Islam.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis tata kelola publik yang berorientasi pada warga (citizen-centered governance). “Kita tidak ingin hanya sekadar laporan. Indeks ini adalah cerminan bagaimana layanan dakwah pemerintah dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gun Gun.
Wcp/Mr
