Bimbingan Perkawinan Bisa Libatkan Ormas

Jakarta, bimasislam—Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, mengatakan bahwa unit eselon I yang dipimpinnya tidak mungkin dapat bekerja sendirian dalam melayani masyarakat. Untuk itu, Ditjen Bimas Islam terus menjalin kerjasama dengan mitra strategis dalam melaksanakan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat.
 
Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdhatul Ulama (PP Muslimat NU) di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Agama Lt.6, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Kamis (4/1/2017).
 
“Tidak mungkin Kementerian Agama dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Oleh karena itu perlu untuk menjalin kemitraan dengan ormas atau mitra terkait dalam melaksanakan tugas.” Katanya.
 
Dikatakan Amin, aspek yang menjadi tugas Ditjen Bimas Islam begitu banyak. “Hampir seluruh aspek kehidupan umat Islam di tanah air merupakan tugas Bimas Islam” katanya.

“Saat heboh-heboh isu nikah sirri, atau ada kasus di media terkait pernikahan sejenis, meningkatnya angka perceraian, dan sebagainya, Bimas Islam selalu diminta cepat tanggap terhadap isu-isu tersebut," ujar Amin. Hal tersebut di luar sektor pemberdayaan zakat, wakaf, majelis taklim, hisab rukyat, penyuluh, seni budaya Islam, dan sebagainya.
 
Ditambahkannya, tugas lain yang juga membutuhkan kemitraan dengan Ormas Islam, salah satunya Muslimat NU, adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin).  “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini jika dilaksanakan dengan bermitra bersama Muslimat tentu sangat baik, secara teknis nanti bisa diatur melalui MoU antara Kementerian Agama dengan Muslimat NU” jelasnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Tarmizi menambahkan, pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan melibatkan ormas seperti Muslimat NU akan memberi manfaat mengingat angka perceraian yang cukup tinggi dewasa ini. Diharapkan, dengan bimbingan perkawinan dari kaum ibu yang lebih berpengalaman dalam kehidupan keluarga, tingginya angka perceraian bisa ditekan.
 
“Angka cerai di Indonesia didominasi oleh gugat cerai dari pihak wanita. Dan sebagian besarnya digugat oleh pasangan yang usia perkawinannya di bawah lima tahun. Tentu ini membutuhkan bimbingan yang serius dari pihak yang lebih berpengalaman.” Ujarnya.
 
Secara teknis, Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Adib Makhrus, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan, pihaknya akan menyediakan modul serta instruktur khusus.
 
“Lembaga yang akan bermitra dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini haruslah yang terakreditasi. Setelah lembaga dan fasilitatornya terakreditasi, barulah lembaga tersebut dapat bekerjasama dalam melaksanakan Binwin,” urainya.
 
Dalam kesempatan itu, pengurus PP Muslimat NU menyatakan bahwa pihaknya sangat siap untuk bekerjasama dengan Kementerian Agama.
 
“PP  Muslimat sudah punya format terkait bimbingan perkawinan, bahkan sudah ada kaset CDnya, berisi tentang kesehatan proses reproduksi, bimbingan kehidupan keluarga, dan sebagainya. Sudah lengkap. Jika ada hal yang dirasa kurang, dapat kami update lagi agar sesuai dengan tuntutan kekinian,” ujar Sekretaris Umum PP  Muslimat, Ulfah Mashfufah.
 
Sementara itu Ketua II PP Muslimat, Nur Hayati Said Aqil Siradj menyampaikan bahwa kerjasama antara Kementerian Agama dan Muslimat NU terkait Bimbingan Perkawinan adalah hal yang tepat. “Tepat sekali jika kerjasama ini terjalin. Kementerian Agama punya program dengan dukungan biaya, kami punya program dan juga punya umat. Kerjasama ini sangat strategis.” Katanya.
 
Pertemuan Dirjen BImas Islam dengan PP Muslimat NU berlangsung sekitar 90 menit. Tampak hadir mendampingi Dirjen yaitu Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Tarmizi, Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Adib Makhrus, serta Kepala Seksi Bina Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Burhanuddin.
 
Sementara itu pihak PP Muslimat yang hadir adalah Ketua II, Nur Hayati Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum, Ulfah Mashfufah, Bendahara Umum, Andi Nurhiyari Jamaro, serta Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Hanik Rofiqoh.
 
(sigit/bimasislam)