Cianjur, Bimas Islam-- Kementerian Agama meresmikan Kabupaten Cianjur sebagai Kota Wakaf di Jawa Barat, menyusul Cirebon dan Indramayu yang lebih dulu ditetapkan pada 2025. Peresmian berlangsung dalam kegiatan Kick Off Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di Aula Pancaniti, Pendopo Cianjur, Selasa (2/12/2025).
Dengan penetapan ini, total Kota Wakaf yang dikembangkan Kemenag mencapai 15 daerah. Pada 2024, Kota Wakaf pertama mencakup Tasikmalaya, Gunungkidul, Aceh Tengah, Wajo, Padang, dan Siak. Sepanjang 2025, delapan daerah tambahan menyusul, yaitu Kulon Progo, Maros, Surabaya, Semarang, Cirebon, Indramayu, Kendal, dan Mataram. Target berikutnya adalah Kota Ambon.
Dalam tayangan video, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan selamat atas peresmian tersebut. "Kota Wakaf adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola wakaf yang lebih modern, transparan, dan produktif. Kita ingin wakaf memberi manfaat nyata bagi pendidikan, ekonomi umat, dan kesejahteraan sosial. Semoga Cianjur menjadi pusat inovasi dan contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa mandat Kementerian Agama kini semakin luas dan strategis, tidak hanya terkait pendidikan keagamaan, tetapi juga layanan keagamaan sepanjang siklus kehidupan umat. "Pencatatan nikah hanya bagian kecil. Penyuluh agama adalah garda terdepan yang setiap hari hadir di desa-desa membimbing masyarakat. Peran mereka strategis dan harus terus diperkuat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo dan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar menempatkan pemberdayaan ekonomi umat sebagai mandat penting berikutnya. Menurutnya, selama ini ruang ekonomi umat lebih banyak digerakkan oleh sektor bisnis atau bantuan jangka pendek, padahal pemberdayaan yang sistematis perlu diperluas.
Abu Rokhmad mengulas potensi besar lembaga keuangan syariah sosial seperti zakat, infak, sedekah, nazar, akikah, dan filantropi. Potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun baru sekitar Rp41 triliun atau 13 persen yang tergarap, dan hanya Rp12 triliun yang tercatat resmi.
“Masih banyak potensi yang beredar di masyarakat namun belum terdata. Ke depan, semua ini harus dikelola lebih baik agar memberi manfaat lebih luas,” tambahnya.
Ia juga menyinggung musibah yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. “Menteri Agama telah mengoordinasikan penanganan dengan BAZNAS dan LAZ. Tahap darurat berjalan, dan rekonstruksi akan segera kita susun bersama,” terangnya.
Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf
Abu Rokhmad mengajak pemerintah daerah menerapkan strategi gerakan wakaf secara terukur. "Seperti halnya pemerintah memiliki APBN dan APBU (Anggaran Pendapatan Belanja Umat), umat pun perlu memiliki ‘APBU’ melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan kantong-kantong kebaikan yang dikelola profesional, kita bisa menyelesaikan banyak urusan keumatan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya mengembangkan wakaf produktif agar aset tidak menganggur.
“Banyak tanah wakaf digunakan untuk ibadah dan pendidikan, itu baik. Tetapi kita juga perlu mengembangkan wakaf produktif. Lembaga keuangan syariah dan para pelatih usaha harus turun membantu nazir agar tanah wakaf memberi manfaat ekonomi nyata,” jelasnya.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghofur, melaporkan bahwa hingga Desember 2025, Kabupaten Cianjur memiliki 1.636 bidang tanah wakaf dengan luas total sekitar 202,7 hektare. Sebanyak 84,5 persen dikelola nazir perseorangan, dengan mayoritas aset berukuran di bawah 1.000 m².
“Aset-aset tersebut banyak digunakan untuk masjid, musala, TPQ, pesantren, dan fasilitas pendidikan. Bidang terluas berada di Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah seluas 112.020 m², sedangkan yang terkecil 12 m² di Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung,” ujarnya.
Ia menambahkan, sertifikasi tanah wakaf menunjukkan perkembangan positif. Hingga 1 Desember 2025, 102 bidang dengan total 152.569 m² telah disertifikatkan. Namun masih terdapat 361 bidang wakaf madrasah seluas 7.016.358 m² yang membutuhkan percepatan sertifikasi.
“Sertifikasi bukan hanya administratif, tetapi investasi peradaban. Sertifikat adalah tameng hukum yang memastikan aset wakaf aman dan siap dikembangkan produktif,” tegasnya.
Waryono juga memaparkan capaian Program Zakat dan Wakaf 2025, antara lain: Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA Rp1,41 miliar; Kampung Zakat Rp848 juta; Inkubasi Wakaf Produktif Rp2,34 miliar; Kota Wakaf Rp120 juta; Beasiswa Zakat Indonesia Rp16,85 miliar; wakaf uang nasional Rp3,03 triliun; dan wakaf uang melalui titik Kota Wakaf Rp3,7 miliar.
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi wakaf terbesar di Indonesia. "Potensi ini harus dikelola profesional. Jika dilakukan dengan baik, wakaf akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, BWI, ATR/BPN, perbankan syariah, dan masyarakat dalam percepatan sertifikasi aset wakaf.
Wakil Bupati Cianjur, Abi Ramzi, menyatakan komitmen Pemkab Cianjur untuk mendukung pengembangan Kota Wakaf. "Cianjur memiliki potensi wakaf yang besar. Dengan dukungan Kemenag, kami optimistis potensi ini dapat dikelola lebih profesional, produktif, dan memberi manfaat luas,” tegasnya.
Pemkab akan memperkuat regulasi daerah, mempercepat sertifikasi aset, serta memperluas kolaborasi dengan pesantren, nazir, BWI, dan lembaga keuangan syariah.
Ba/Mr
