Jakarta (bimasislam) --- Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin memaparkan laporan hasil kinerja Ditjen Bimas Islam dihadapan Menag Lukman Hakim Saifuddin pada yang bertempat di ruang rapat Sekretariat Jenderal Lantai 2, Lapangan Banteng.
Dirjen memaparkan bahwa capaian kinerja Ditjen Bimas Islam sebesar 119,25% yang artinya telah tercapai melebihi target, dengan 3 sasaran program yaitu : (a) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam; dan (c) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, dimana hal tersebut didukung dengan 7 indikator kinerja.
Lanjut Dirjen menyampaikan terima kasih kepada Menag terkait surat hibah lahan untuk KUA dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada para Kepala Daerah, sehingga setiap Kanwil bisa melanjutkan permohonan kepada pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Dirjen juga menjelaskan kenapa realisasi untuk fasilitas Masjid tidak tercapai, hal ini dikarenakan kebijakan besaran nilai bantuan yang diberikan ke Masjid/Musholla yang memiliki kriteria khusus seperti Masjid/Musholla pasca bencana alam dan Masjid agung memiliki nilai besaran yang bervariasi, karenanya hal ini berakibat berkurangnya jumlah capaian kinerja pada indikator ini.
Selain itu Dirjen juga memaparkan tentang capaian Badan Zakat Nasional terbaik audit syariah yang dicapai oleh provinsi Jawa Barat, Banten dan NTB.
Di akhir paparan Dirjen kembali mengucapkan terimakasih atas kehadiran Menag di acara launching kampung zakat di NTB yang memang saat itu telah terpenuhi persyaratan audit syariah dan program kampung zakat ini rencananya akan di ikuti oleh 7 provinsi lagi.
Pada kesempatan tersebut Menag memberikan apresiasi karena telah tercapainya indikator kinerja Tahun 2017 eselon 1, bahkan di kesempatan ini Menag menampilkan slide yang bergambar titik hitam dengan makna setiap orang akan melihat titik hitam tersebut tanpa mengindahkan kertas putih yang justru lebih besar di banding titik hitam, yang artinya kita sering kali melihat kesalahan ataupun keburukan tanpa melihat kebaikan yang justru lebih luas.
Menag juga membahas tentang Al-Quran yang salah cetak. Menag pun mengembalikan kembali ke Balitbang, apakah perlu dibuatkan regulasinya untuk menjaga kesucian mushaf Al-Quran.
Karena ketika kita membebaskan pihak swasta untuk mencetaknya maka akan sangat sulit dikontrol atau mungkinkah kita memiliki master atau blue print dimana nanti bisa digunakan oleh institusi swasta untuk mencetaknya. Sebab seringkali kesalahan cetak pada Al-Quran dipolitisir macam-macam, jelas Menag.
Terakhir, Menag berpesan agar tiga masalah dapat disikapi sehubungan dengan kebutuhan strategis, yaitu : 1) Pembenahan sertipikasi tanah wakaf, 2) Pembenahan pemenuhan hak-hak para penghulu dan penyuluh, dan 3) Terkait isu yg saat ini sedang aktual.
(iwan)
