Genjot Kompetensi Penghulu, Dirjen Bimas Islam Dorong Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Jakarta, Bimas Islam — Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengungkapkan pentingnya penguatan kompetensi penghulu untuk memastikan layanan keagamaan berjalan profesional dan berwibawa. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Isu Aktual Kepenghuluan yang digelar secara hibrida, Senin (23/2/2026).

“Kita harus memastikan penghulu memiliki kapasitas keilmuan yang kuat. Kewenangan dalam hukum Islam tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus ditopang basis akademik yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, pusat pendidikan dan pelatihan perlu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi agar kurikulum yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan di lapangan. “Koneksi dengan kampus harus relevan dengan kurikulum yang dibutuhkan. Jangan sampai kita menyiapkan SDM yang tidak selaras dengan tantangan tugas kepenghuluan,” katanya.

Ia menekankan bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) harus menjamin lulusannya memiliki kompetensi dasar keislaman, termasuk penguasaan fikih dan kemampuan membaca kitab Turats. "Lulusan sekolah umum tidak bisa langsung masuk tanpa bekal kompetensi keislaman. Ini profesi yang menuntut otoritas keilmuan,” tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, perlu dirumuskan kompetensi utama dan pendukung yang wajib dimiliki penghulu. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan bahasa Arab, bahasa asing, dan bahasa isyarat. Ia menilai, idealnya setiap kabupaten memiliki minimal satu penghulu dengan kompetensi khusus tersebut guna mendukung pelayanan yang inklusif.

“Kalau ada masyarakat berkebutuhan khusus atau layanan lintas budaya, kita sudah siap. Penghulu harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat,” jelasnya.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui bimbingan teknis maupun kerja sama pendidikan berkelanjutan dengan perguruan tinggi. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Timur bersama sejumlah kampus, termasuk pembukaan akses studi magister (S2) bagi penghulu.

“Itu contoh yang baik. Harus kita lanjutkan dan kembangkan agar profesi penghulu semakin membanggakan dan memiliki daya saing,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat ditentukan oleh figur penghulu sebagai ujung tombak pelayanan. "Budaya KUA itu tergantung dari penghulunya. Kalau penghulunya kuat, kompeten, dan berintegritas, maka wajah KUA juga akan kuat,” tandasnya.

Melalui penguatan kompetensi, sinergi pendidikan, dan peningkatan profesionalitas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berharap peran penghulu ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pembimbing umat yang berwawasan luas, moderat, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Msk/Mr