Harmonisasi Raperda Wakaf, Bangka Barat Akan Jadi Daerah Pertama

Pangkalpinang, Bimas Islam --- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat Syarifudin bersama Kasi Bimas Islam Bangka Barat Juandi hadir memenuhi undangan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam agenda harmonisasi rancangan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kemenkum HAM pada hari Kamis, 2 Juli 2020 ini menghadirkan beberapa instansi di pemerintahan kabupaten dan provinsi serta lembaga wakaf perwakilan kabupaten Bangka Barat dan provinsi Bangka Belitung.

Dalam pembahasannya, secara substantif sudah tidak banyak perubahan karena apa yang sudah diusulkan oleh bagian hukum pemkab Bangka Barat sudah dibahas dalam forum tersendiri, namun secara struktural memang ada penyesuaian terkait dengan susunan dan konsiderannya.

Perda wakaf sendiri merupakan hal yang baru yang mana belum dimiliki oleh provinsi dan kabupaten manapun. Oleh karena itu, jika perda wakaf kabupaten Bangka Barat ini disahkan maka akan menjadi perda wakaf pertama di Indonesia.

"Kita memberikan masukan kepada Bupati dan kesra kabupaten Bangka Barat agar Keberadaan BWI kabupaten Bangka Barat didukung dengan perda dan Alhamdulillah direspon secara positif" ujar Syarifudin.

Draf awal usulan perda wakaf dapat dikerjakan berkat kerjasama pengurus BWI, Kesra dan Kemenag Kab. Bangka Barat. Kepengurusan BWI perwakilan Bangka Barat sendiri telah dilantik bulan September 2019 yang lalu dimana dalam keanggotaan ya terdiri dari unsur pemerintah daerah, kemena kabupaten, MUI, cendikiawan, Nazir, ahli hukum dan kewirausahaan.

Untuk periode 2019-2021 BWI Bangka Barat diketuai Muhlisin Malik, dengan Kasi Bimas Islam sebagai Sekretaris. Adapun Kankemenag Bangka barat dalam struktur kepengurusan sebagai dewan pertimbangan bersama ketua MUI Bangka Barat

(babel.kemenag.go.id)