Ikhtiar Mewujudkan Wajah Baru Layanan KUA di Tengah Megahnya DK Jakarta

Jakarta, Bimas Islam -- Jakarta adalah wajah kemajuan Indonesia. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang membelah awan dan hiruk-pikuk infrastruktur modernnya, terselip sebuah misi besar untuk mempercantik "wajah batin" kota ini melalui revitalisasi layanan keagamaan. Misi ini menjadi landasan pertemuan antara Wakil Menteri Agama Romo Syafii, dengan Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung.

Hadir juga, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution, Tenaga Ahli Menteri Agama Junisab Akbar, Sesditjen Pendidikan Islam M. Arskal Salim, Direktur Bina KUA Ahmad Zayadi, serta Kepala Kanwil Kemenag DK Jakarta, Adib.

Bagi Romo Syafii, pelayanan publik di bidang keagamaan tidak boleh tertinggal oleh kemegahan arsitektur kota. Ia mengharapkan kantor-kantor urusan agama yang tidak hanya fungsional secara administratif, tetapi juga memiliki estetika yang membanggakan.

"Agenda yang kami sampaikan itu kaitannya dengan keinginan menampilkan wajah pelayanan keagamaan di DKI. Kalau bisa lebih unggul, daripada pelayanan keagamaan untuk provinsi-provinsi yang lain," ujar Wamenag di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selama ini, pemandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa sudut Jakarta seringkali kontras dengan gedung-gedung pemerintahan di sekelilingnya. Dari 44 KUA yang tersebar di lima wilayah kota, baru lima yang memiliki standar bangunan modern. Hal inilah yang menjadi landasan Romo. Ia ingin mengubah stigma gedung KUA yang kusam menjadi fasilitas yang representatif.

"Kami ingin membangun KUA-KUA yang ada di DK Jakarta. Harapannya agar tampilannya lebih representatif untuk kantor urusan agama di tingkat Kecamatan di Provinsi DK Jakarta," jelas Wamenag. 

Keinginan ini bukan tanpa tantangan, Skema pembiayaan negara melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) menuntut syarat administrasi yang ketat: lahan bangunan harus sepenuhnya milik Kementerian Agama. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melihat bahwa revitalisasi ini adalah kepentingan warga Jakarta, terlepas dari siapa pemegang kelolanya nanti.

"Tentunya kami juga ingin melihat wajah KUA itu di Jakarta menjadi lebih baik. Walaupun itu nanti tanahnya sudah atas nama Kementerian Agama, tempatnya kan tetap di Jakarta, jadi harus kita dukung," tutur Pramono dengan tegas.

Komitmen Pemprov DKI untuk menghibahkan lahan ini menjadi kunci pembuka gerbang transformasi. Dukungan ini memastikan bahwa 39 KUA yang selama ini masih "menumpang" di lahan pemerintah daerah bisa segera dialihkan pengelolaannya melalui dana APBN. Langkah pertama bahkan sudah dipetakan; sepuluh lokasi prioritas akan segera dieksekusi tahun depan.

Pertemuan ini bukan sekadar urusan pinjam-pakai lahan atau hibah aset. Ini adalah tentang marwah. Jakarta, sebagai metropolis terbesar di Indonesia, sedang bergerak untuk memastikan bahwa urusan spiritualitas bagi warganya memiliki wadah yang layak, modern, dan bermartabat. Di bawah langit Jakarta, pelayanan keagamaan kini tengah bersiap untuk naik kelas, menyamai kemegahan kota yang tak pernah tidur ini.

(Kemenag.go.id)