Lombok, bimasislam— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Makruf Amin, membuka Musyawarah Nasional ke-8 Forum Zakat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/2/2018),
Dalam sambutannya, Menag mengatakan bahwa kehadiran Forum Zakat telah membantu mewujudkan visi Kementerian Agama yang terkait dengan kesejahteraan umat. Zakat, dikatakannya, merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis untuk menyejahterakan umat dan menjadi antitesa dari konsep ekonomi berbasis ribawi.
Untuk mencapai fungsi zakat tersebut, dikatakan Menag, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak, yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membayar zakatnya, dan bagaimana mengelola dana yang dihimpun tersebut.
“Bagaimana menyadarkan umat bahwa zakat bukan hanya kewajiban personal, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah tumbuhnya kesadaran bahwa harta sejatinya bukan milik kita ( yang secara hakikat juga sebetulnya adalah milik Allah), tapi juga ada bagian milik masyarakat lain yang membutuhkan.” Ujarnya.
Dikatakan Menag, potensi zakat di tanah air mencapai Rp 217 trilyun. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah formulasi bagaimana agar potensi zakat yang besar itu bisa dihimpun.
“Perlu dibangun kesadaran religiusitas. Bagaimana mengumpukan dana yang masih dalam tahap potensi yang belum mengejawantah ini bisa diwujudkan.” Ujar Menag.
Alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur itu juga menyebut bahwa Presiden sangat mendukung upaya-upaya penghimpunan dana zakat di tanah air, di antaranya dengan memerintahkan agar penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dikeluarkan zakatnya.
Selanjutunya, dikatakan Menag, setelah kesadaran masyarakat terhadap zakat mulai menguat, hal lain yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengelolaannya.
“Pada tahap pengumpulan ini, bagaimana lembaga-lembaga zakat dapat membangun trust atau kepercayaan masyarakat bahwa dana zakat yang mereka bayarkan digunakan secara benar. Ini membutuhkan transparansi.” Pesannya.
"Membangun trust membutuhkan transparansi. Kalau masyarakat tahu dananya bermanfaat, tentu dengan senang hati mereka akan menyisihkan uangnya," tegas Menag seraya berpesan agar para pengelola lembaga zakat dapat bertindak secara profesional.
Dalam kesempatan itiu, Menag menyampaikan apresiasi kepada Forum Zakat, seluruh lembaga Amil Zakat, pegiat zakat (amilin) yang telah bekerja agar zakat bisa berdampak positif bagi masyarakat.
"Menjadi pengelola atau Amilin, adalah kemuliaan yang di berikan oleh Tuhan. Karena menjadi amilin adalah takdir-Nya. Oleh karena itu kehormatan dan kemuliaan ini semoga bisa kita jaga sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin umat kita bangsa Indonesia.” Pungkas Menag.
Munas ke-8 Forum Zakat dihadiri 250 Lembaga Amil Zakat dari seluruh Indonesia. Nampak hadir dalam acara yang dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Ketua MUI KH Makruf Amin itu, di antaranya Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Fuad Nasar, Ketua MUI Provinsi NTB, serta jajaran pejabat tingkat provinsi dan kabupaten kota se-NTB.
Tiga isu pokok yang akan dibahas dalam Munas tersebut yaitu penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan kapasitas amil zakat, dan penguatan regulasi zakat.
(sigit/bimasislam)
