Semarang, Bimas Islam — Kementerian Agama terus memperkuat kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wajah pelayanan keagamaan pemerintah di tingkat kecamatan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Abu Rokhmad memastikan seluruh program dan layanan KUA berjalan secara terukur, berdampak, dan sesuai target pembangunan nasional.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sinkronisasi Capaian Kinerja Program Bimbingan Masyarakat Islam pada Aplikasi E-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Semarang, Rabu (8/5/2025).
“Kita tidak bisa lagi hanya bicara program secara naratif. Sekarang zamannya bicara dampak, data, dan capaian yang bisa dihitung. Masyarakat menilai KUA bukan hanya dari layanan nikah, tapi juga dari ketertiban, kebersihan, dan profesionalisme layanannya,” ujar Abu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Abu menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara Kepala KUA dengan para penyuluh dan penghulu di setiap kecamatan. Koordinasi yang baik menjadi dasar agar setiap kegiatan bimbingan masyarakat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Langkah berikutnya adalah mendorong penggunaan teknologi, terutama aplikasi E-Monev Bappenas, dalam pelaporan capaian program. Sistem ini memungkinkan monitoring kinerja secara real-time, transparan, dan terintegrasi, sehingga kualitas pelaporan dapat terus ditingkatkan.
Abu juga menekankan pentingnya pembekalan bagi para Kepala KUA dan pegawai yang terlibat dalam program bimbingan masyarakat. Pembekalan ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi oleh Ditjen Bimas Islam. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat krusial agar pelaksanaan program di lapangan memiliki kualitas dan hasil yang optimal.
Langkah berikutnya adalah pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program yang dijalankan. Evaluasi ini bertujuan mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar program berjalan semakin efektif dan efisien.
Dalam forum yang diikuti oleh seluruh pejabat Bimas Islam kabupaten/kota se-Jawa Tengah itu, Abu juga mengulas perlunya reformasi budaya kerja.
Ia juga mengingatkan pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dengan keterbatasan alokasi dana, setiap satuan kerja dituntut untuk memaksimalkan hasil kerja melalui program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Semua capaian harus bisa dikuantifikasi. Sebagai contoh, jika capaian literasi Al-Qur’an tahun ini berada di angka 50 persen, maka harus ada rencana konkret untuk meningkatkannya menjadi 60 persen tahun berikutnya. Era kita sekarang adalah era dampak. Sudah cukup kita bicara program tanpa indikator. Mulai sekarang, semua harus berbasis data dan bisa dianalisis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin waktu, tata ruang kantor yang bersih dan nyaman, serta pelayanan yang humanis dan komunikatif.
“KUA adalah wajah Kementerian Agama. Kalau wajahnya tertib, masyarakat akan percaya. Jangan hanya diam di kantor, tapi turun ke masyarakat, hadir di majelis taklim, dan datangi rumah warga kalau perlu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, suasana kantor yang tertib dan profesional merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik keagamaan. Dikatakannya, KUA harus memberi rasa aman dengan situasi kantor yang tertib, bebas dari potensi gangguan bagi pegawai maupun masyarakat yang datang.
“Selain melayani masyarakat, KUA juga harus peduli terhadap keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan kerja. Itu bagian dari pelayanan publik yang tak kalah penting,” ujar Abu.
An/Mr
