Jakarta, Bimas Islam– Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan pembentukan sub-regional International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Asia. Langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan PaRD ke wilayah Global South, khususnya Asia, sekaligus mempromosikan moderasi beragama di tingkat global.
Nuria Isna Asyar, perwakilan Ditjen Bimas Islam sekaligus Co-Chair of Government Entities untuk PaRD mengungkapkan, moderasi beragama adalah program prioritas nasional yang mendapat mandat langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Kemenag. "Inisiatif ini sejalan dengan semangat PaRD untuk mengintegrasikan agama dengan pembangunan berkelanjutan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/9/2024), mengulas forum G20 Interfaith Forum (IF20) yang digelar di Brasilia, Brazil, pada Senin (19/8) lalu.
Kemenag telah melaksanakan berbagai program untuk mempromosikan moderasi beragama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB) di berbagai wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. "Desa-desa ini menjadi model untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan masyarakat, yang mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap kebebasan beragama," jelas Nuria.
Selain itu, sesuai mandat Presiden, Kemenag secara berkala mengadakan dialog antaragama dan melakukan penelitian tahunan mengenai Indeks Kerukunan Beragama. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam agama dan budayanya.
PaRD sendiri telah memperkenalkan PaRD Africa Voice selama dua tahun terakhir, sebuah platform yang mempertemukan anggota PaRD dari Benua Afrika untuk memperkuat kemitraan dan memfasilitasi komunikasi dalam program kerja mereka. "Keberhasilan PaRD Africa Voice menginspirasi saya untuk membentuk PaRD Asia," ungkap Nuria.
Sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah dari Global South dalam PaRD, Nuria melihat inisiatif ini sebagai kesempatan yang tepat untuk membentuk PaRD Asia. Menurutnya, inisiatif ini dapat membantu PaRD mendapatkan banyak anggota baru dari Asia. "Kami berharap bisa memperkenalkan PaRD ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, sehingga memperluas jangkauan dan dampak kami," tambahnya.
Pembentukan PaRD Asia diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarnegara di Asia serta mendorong pemahaman dan penerimaan moderasi beragama di seluruh wilayah. Nuria optimis bahwa melalui PaRD Asia, akan tercipta lebih banyak kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi berbasis agama dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dan PaRD dalam menjembatani perbedaan budaya dan agama serta mempromosikan perdamaian dan harmoni. Kami berharap PaRD Asia dapat menjadi platform yang lebih inklusif dan representatif bagi wilayah Asia serta menginspirasi negara lain untuk mengambil langkah serupa," pungkas Nuria.
Fn/Mr
