Jakarta, Bimas Islam -- Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyelaraskan program pengelolaan wakaf nasional untuk mengoptimalkan regulasi dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Langkah tersebut diambil untuk memastikan fungsi dan pelaksanaan regulasi wakaf berjalan efektif.
Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, sinergi ini penting untuk menghadirkan strategi yang mendukung pengelolaan wakaf secara maksimal.
"Demi terwujudnya tujuan, fungsi, dan pelaksanaan regulasi wakaf, perlu dilakukan langkah dalam optimalisasi pengelolaannya. Karenanya, diperlukan harmonisasi program pengelolaan wakaf dengan BWI," ujar Waryono dalam acara Focus Group Discussion Harmonisasi Program Pengelolaan Wakaf Kemenag dan BWI di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Waryono menyoroti perlunya harmonisasi dalam tiga aspek utama terkait pengelolaan wakaf. Pertama, harmonisasi administrasi wakaf untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan yang lebih efisien. Kedua, harmonisasi pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan. Ketiga, pengawasan dan pembinaan nazir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku.
"Kemenag dan BWI merupakan dua entitas yang berbeda dalam pengelolaan wakaf. Kita perlu mengintegrasikan keduanya agar bisa berkolaborasi dengan baik untuk memajukan perwakafan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima wakaf," tambah Waryono.
Waryono juga mengungkapkan harapannya agar harmonisasi tugas dan fungsi antara Kemenag dan BWI tidak mengalami tumpang tindih. Sebab, BWI sebagai lembaga independen memiliki mandat khusus dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Kemenag dan BWI bersepakat untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam semua aspek pengelolaan wakaf. Tidak hanya mencakup administrasi dan pengawasan, tetapi juga pembinaan dan pengembangan nazir wakaf yang berada di bawah pengawasan BWI.
Fn/Mr
