Jakarta, Bimas Islam -- Dalam menjaga keragaman dan menghadapi potensi konflik di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tengah merancang program kerja sama untuk memperkuat ideologi dan nilai-nilai kebangsaan.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib mengatakan, di Indonesia, masih terdapat sejumlah konflik yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. “Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, harmoni di tengah kehidupan umat beragama bisa terancam. Untuk itu, kami sedang mengembangkan sistem cegah dini konflik berdimensi agama untuk memperkuat prinsip dan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Adib di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Adib menjelaskan, Kemenag memiliki banyak penyuluh agama yang tersebar di seluruh kecamatan. Dikatakannya, penyuluh agama merupakan penanggap pertama (first responders) yang dilatih untuk mencegah dan menangani konflik. Ia juga mengungkapkan, pihaknya tengah membangun kolaborasi dengan TNI-POLRI untuk mencegah dan menangani konflik, serta berharap dapat bekerja sama dengan Lemhannas dalam penguatan nilai kebangsaan.
“Salah satunya, kami bekerja sama dengan TNI AL dan merencanakan untuk mengembangkan pengelolaan masjid yang ramah dan moderat melalui ARMI (Akademi Remaja Masjid Indonesia)," ungkap Adib.
Selain itu, Kemenag berencana untuk mengembangkan peta nasional untuk membangun harmoni dengan mengidentifikasi titik rawan konflik agama. Ia menjelaskan, terdapat dua instrumen yang digunakan untuk memperkuat prinsip kebangsaan, yaitu moderasi beragama dan sistem cegah dini.
Hal tersebut, imbuh Adib, merupakan upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Menurutnya, terdapat tiga parameter untuk menilai tingkat kerukunan, yakni kesetaraan, toleransi, dan kerja sama di tengah umat. Saat ini, lanjutnya, pada 2023, IKUB mencapai 76,02 poin dari tahun sebelumnya 73,09 poin. Dalam RPJMN 2025-2029, IKUB ditargetkan mencapai 78.
“Melalui kerja sama yang tengah dirancang, potensi konflik ini bisa kita redam,” kata Adib.
Sementara itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi. Dikatakannya, secara teknis, kolaborasi tersebut akan disusun bersama dan Lemhannas dalam bidang pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai kebangsaan.
Meskipun Lemhannas tidak memiliki data primer, Eko menjelaskan, pihaknya telah mengolah data sekunder dari BNPT dan Kepolisian. “Sinergi yang tengah kita rancang ini juga bisa menyelaraskan komitmen kebangsaan dan memiliki konsep sama yang tercantum dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.
Turut hadir dalam audiensi itu, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam Dedi Slamet Riyadi, Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati, dan sejumlah jajaran pegawai Ditjen Bimas Islam Kemenag.
Wcp/Mr
