Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, pertemuan lintas lembaga telah digelar pada Kamis (3/7/2025), dengan melibatkan Kemenko Polhukam, PBNU, Kantor Sekretariat Presiden, dan Kantor Komunikasi Presiden.
“Kemarin, kami membahas sinergi dan penguatan dalam menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, dan damai. Ini merupakan prasyarat agar agenda pembangunan nasional dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Abu Rokhmad kepada wartawan, Jumat (4/7).
Abu mengatakan, moderasi beragama terus mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk PBNU dan Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain pelatihan intensif bagi penyuluh agama dan dai, peningkatan literasi keberagaman di kalangan pemuda, serta penguatan jaringan dakwah yang menekankan pada sikap moderat.
“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk mencegah potensi polarisasi di masyarakat. Kami ingin masyarakat tetap waspada, namun tidak terjebak pada provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa,” jelasnya.
Abu Rokhmad berharap, kolaborasi ini dapat memperkuat ketahanan sosial Indonesia di tengah dinamika global. Kemenag, PBNU, dan Kemenko Polhukam juga sepakat untuk menggelar forum dialog rutin dan memperluas jejaring moderasi hingga ke akar rumput melalui organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.
PBNU: Cinta Tanah Air Nilai Universal
Ketua PBNU, Alissa Wahid, mengungkapkan pentingnya menanamkan nilai cinta tanah air sebagai bagian dari keberagamaan. Ia mengatakan, nilai tersebut bersifat universal dan dapat menyatukan seluruh elemen bangsa.
“Kami ingin memperkuat kerja sama dalam penguatan nilai-nilai keberagamaan yang dekat dengan kecintaan terhadap tanah air. Kalau memakai bahasa PBNU, lagu yang kita nyanyikan selama ini adalah Hubbul Wathan Minal Iman. Ini yang ingin kami perkuat di kalangan umat Islam di Indonesia. Dan cinta tanah air pasti menjadi nilai yang sama bagi semua umat beragama,” ungkap Alissa.
Respons terhadap Isu Timur Tengah
Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Purwito Hadi Wardhono, menyampaikan bahwa kerja sama ini juga menjadi bentuk respons terhadap meningkatnya konflik di Timur Tengah yang dapat berdampak pada stabilitas sosial Indonesia.
“Kami terus mengingatkan pentingnya ketenangan dan kejernihan dalam menyikapi konflik Timur Tengah. Masyarakat diharapkan tidak terjebak pada provokasi yang beredar di media sosial,” ujarnya.
Fn/Mr
