Menurut Jamaluddin, RPMA tersebut telah memperoleh izin prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Izin ini menjadi dasar bagi Kemenag untuk melangkah ke tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM.
“Kita sedang menyusun RPMA kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama. Sudah ada izin prinsip dari KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Jamaluddin.
Ia mengatakan, penyusunan formasi ini tidak hanya mencakup Penyuluh Agama Islam, tetapi juga lintas agama, dari tingkat muda, madya, hingga utama. Rencana harmonisasi dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025.
“Kita akan menghitung kebutuhan jabatan formasi penyuluh agama, bukan hanya Islam. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana di bulan Mei,” jelasnya.
Jamaluddin berharap, harmonisasi ini dapat menjawab kesenjangan antara jumlah penyuluh dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan keagamaan, memperkuat kohesi sosial, serta menangkal ekstremisme berbasis agama.
Lebih lanjut, Kemenag juga berupaya meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pelatihan reguler dan insentif berbasis kompetensi. “Ini suatu hal yang mungkin perlu dukungan dari kita semua,” pungkas Jamaluddin.
Fn/Mr
