Kemenag Percepat Legalitas dan Produktivitas Wakaf Nasional

Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama mempercepat penguatan legalitas dan produktivitas wakaf nasional sebagai bagian dari implementasi Roadmap Wakaf Produktif 2026. Fokus kebijakan ini meliputi penguatan sertifikasi, profesionalisasi nazir, serta optimalisasi dampak ekonomi wakaf bagi masyarakat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono, mengungkapkan, transformasi wakaf merupakan agenda strategis Ditjen Bimas Islam. Menurutnya, wakaf tidak boleh berhenti sebagai aset pasif tanpa dampak nyata.

“Kalau wakaf hanya berhenti sebagai papan nama, umat tidak bergerak. Tetapi ketika dikelola secara profesional dan produktif, wakaf mampu membiayai pendidikan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/3/2026)

Ia menambahkan, penguatan tata kelola wakaf juga menjadi bagian dari kontribusi Kementerian Agama dalam menekan angka kemiskinan nasional.

Sebagai target 2026, Ditjen Bimas Islam menetapkan 8 persen atau sekitar 35.926 lokasi tanah wakaf di Indonesia dapat dikelola secara produktif. Selain itu, penerbitan 4.000 Akta Ikrar Wakaf (AIW) diprioritaskan guna memperkuat kepastian hukum aset wakaf. Penyaluran manfaat wakaf diarahkan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan modal usaha tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Waryono menyebut, produktivitas wakaf harus ditopang kepastian hukum yang kuat. Legalitas, katanya, bukan sekadar administrasi, tetapi perlindungan aset umat agar tidak memicu sengketa di masa depan. “Tanah wakaf bernilai ekonomi tinggi harus dijaga melalui AIW dan sertifikasi yang sah,” ujarnya.

Karena itu, percepatan penerbitan AIW melalui KUA serta sinergi intensif dengan ATR/BPN menjadi prioritas dalam penguatan ekosistem wakaf nasional.

Sebelumnya, Kementerian Agama menggelar Koordinasi Strategis Nasional Wakaf Produktif di Trubus Sentra Agrobisnis, Kabupaten Paser, pada Jumat, 27 Februari 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan para nazir untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif.

Model wakaf produktif Pondok Pesantren Trubus Iman di Paser menjadi contoh implementasi kebijakan tersebut. Dari total 375 hektare lahan wakaf, kawasan ini berkembang menjadi sentra agroindustri terpadu dengan 36 unit usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga hilirisasi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebanyak 11 unit usaha telah menghasilkan keuntungan yang menopang operasional pendidikan secara mandiri serta menyerap lebih dari 300 tenaga kerja lokal.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas nazir, Ditjen Bimas Islam berharap wakaf produktif dapat menjadi pilar kemandirian ekonomi umat dan penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.

Yazed/Mr