Kemenag Siap Turunkan 50 Ribu Penyuluh Edukasi Stunting dan Prokes 5M

Jakarta, Bimas Islam --- Kementerian Agama siap menurunkan 50 ribu penyuluh agama untuk bersinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memberikan edukasi tentang stunting kepada masyarakat.

Kesediaan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. "Tidak hanya sebagai pembina, Kementerian Agama siap mengerahkan para penyuluh untuk mensosialisasi program ini," tegas Menag di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

"Banyak instrumen yang bisa digunakan. Dengan 50 ribu penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat salah satunya masalah stunting," kata Gus Menteri.

Untuk tujuan sosialisasi stunting ini nantinya para penyuluh Kementerian Agama akan bersinergi dengan tenaga penyuluh dari BKKBN. "Saat ini Kementerian Agama sedang giat meng-upgrade tenaga penyuluh dengan melakukan asesmen ulang. Harapannya enam bulan ke depan sudah ter-upgrade,"imbuhnya.

Gus Menteri juga mengatakan Kemenag saat ini sedang melakukan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). “Ke depannya, KUA tidak hanya mengurus pelayanan pernikahan saja, tapi juga akan melakukan berbagai sosialisasi, salah satunya adalah soal stunting,” tutur Menag.

“Focus Group Discussion (FGD) terus kita lakukan untuk membahas revitalisasi KUA,” sambung Menag.

Kepala BKKB Hasto Wardoyo mengatakan, kehadirannya di Kementerian Agama untuk menindaklanjuti pesan Perintah Presiden terkait percepatan penurunan stunting di Indonesia.

"Sebagai Ketua Tim Pelaksana Penanganan Stunting, kami melibatkan 18 Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Agama. Dalam minggu ini diharapkan Peraturan Presiden (perpres) mengenai percepatan penurunan stunting sebagai strategi nasional sudah ditandatangani Presiden," kata Hasto.

Perpres tersebut mengatur tim terpadu yang menangani penurunan prevalensi stunting.

"Kementerian Agama menjadi target utama untuk sosialisasi, karena menangani pernikahan. Terdata sedikitnya terlaksana 2 juta pernikahan dan dari jumlah tersebut 1,6 pasangan (80%) mengharapkan kehamilan. Dari jumlah kehamilan tersebut ditemui 425 ribu stunting," kata Hasto.

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak stunting lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Hasil survei tahun 2019 sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami stunting dan salah satu aspek penyebabnya adalah kondisi orang tua saat menyiapkan kehamilan.

BKKBN, menurut Hasto, juga sedang merancang aplikasi untuk pendaftaran calon pengantin yang perlu diisi tiga bulan sebelum tanggal pernikahan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental para calon pengantin.

“Agar pada saat pernikahan nanti para pengantin sudah siap dari segi kesehatan tubuh maupun mentalnya. Apabila saat pemeriksaan ditemukan gejala kesehatan, akan dirujuk untuk melakukan pengobatan. Dengan begitu pada saatnya nanti mereka sudah siap," katanya.

Ditambahkan, BKKBN tidak menghalangi pernikahan, justru mengharapkan pasangan yang akan menikah nanti kondisinya sehat dan anak-anak yang dilahirkan juga sehat.

Sosialisasikan Prokes 5M

Selain edukasi stunting, peran penyuluh agama juga akan dioptimalkan dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M, yaitu: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Juraidi yang turut mendampingi Menag Yaqut saat menerima audiensi Kepala BKKBN mengatakan, selama ini para penyuluh sudah melakukan tugasnya, ikut mensosialisasikan protokol kesehatan dan gerakan 5M.

"Para penyuluh yang berjumlah 50 ribu sangat kreatif dalam mensosialisasikan Gerakan Protokol Kesehatan 5M. Ada yang membuat lagu kasidah tapi isinya 5M, dan ada yang dalam bentuk peragaan. Mereka melakukan sosialisasi sesuai dengan kearifan lokal di daerah masing-masing," tutur Juraidi.

Direktur Juraidi menambahkan, 50 ribu penyuluh agama ini terdiri atas 5 ribu Penyuluh PNS dan 45 ribu Penyuluh non-PNS. Penyuluh Agama Islam inilah yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Ada juga yang memberikan sosialisasi dengan cara berceramaah saat melakukan penyuluhan. Ada yang membuat gambar dan dipasang di media sosial masing-masing. Sosialisasi sudah sangat masif," tandasnya.

(Humas)