Yogyakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan skema rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari berat, sedang, hingga ringan. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan di luar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mempercepat pembenahan infrastruktur KUA di seluruh Indonesia.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan pembangunan KUA tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan gedung. Infrastruktur tersebut harus mendukung transformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan.
“KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi pusat layanan keagamaan. Sekurang-kurangnya, layanan keagamaan yang ada pada Ditjen Bimas Islam ada pada Kantor Urusan Agama. Tentu ini membutuhkan upaya yang luar biasa,” kata Zayadi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pernyataan serupa juga disampaikan Zayadi dalam kegiatan Persiapan Pembangunan dan Reviu Desain Green Building Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KUA 2027 dan Evaluasi Pembangunan 2026 di Yogyakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Gedung dan sarana prasarana yang memadai diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan keagamaan dengan lebih mudah, jelas, cepat, ramah, dan transparan.
Zayadi juga mengingatkan pentingnya tata kelola pembangunan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini karena proyek SBSN menggunakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang sehingga setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai ada wanprestasi atau maladministrasi, sebab itu akan menjadi catatan negatif ketika kita mengusulkan di tahun-tahun mendatang. Semakin baik capaian kita, insyaallah dukungannya juga akan semakin besar,” jelasnya.
Ia menyebut tiga prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan pembangunan SBSN, yaitu tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiganya penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan.
Zayadi juga meminta satuan kerja di daerah saling berbagi pengalaman, terutama mengenai kendala dan praktik baik dalam pelaksanaan pembangunan. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini dan menyusun langkah mitigasi agar pembangunan selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai peningkatan kualitas layanan keagamaan, Zayadi menilai pembangunan infrastruktur KUA merupakan investasi jangka panjang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pembangunan fisik harus diikuti dengan peningkatan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.
Saat ini, Indonesia memiliki 5.917 KUA. Dari jumlah tersebut, KUA yang telah dibangun melalui pembiayaan SBSN masih kurang dari 2.000 unit. Jika pembangunan seluruh KUA hanya mengandalkan SBSN, penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 74 tahun.
Karena itu, Kemenag menyiapkan alternatif pembiayaan melalui program rehabilitasi gedung KUA berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu berat, sedang, dan ringan. Skema ini juga ditujukan bagi KUA yang berdiri di atas tanah wakaf dan belum memungkinkan memperoleh pembiayaan pembangunan melalui SBSN.
Lebih lanjut, Zayadi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Melalui pengaturan tersebut, KUA diharapkan dapat menjalankan sembilan fungsi yang mencakup 48 jenis layanan keagamaan secara optimal.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan komunikasi publik berbasis fakta. Menurutnya, transformasi KUA harus disampaikan kepada masyarakat dengan menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar klaim kelembagaan.
“Kepercayaan publik tumbuh dari layanan yang mudah, tidak hanya mudah tetapi jelas, tidak hanya jelas tetapi cepat. Cepat saja tidak cukup, harus dengan presisi yang sangat tinggi. Layanan harus ramah, transparan, dan konsisten,” ungkapnya.
Zayadi menambahkan, pengalaman masyarakat saat menerima layanan turut menentukan citra KUA. Karena itu, seluruh jajaran harus memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten, baik melalui layanan tatap muka maupun kanal digital.
“Komunikasi publik KUA tidak boleh berisik dengan klaim yang berlebihan, tetapi harus berbasis pada fakta layanan, regulasi, data, dan pengalaman masyarakat yang mendapatkan layanan di KUA,” pungkasnya.
Khikam-Ramdhan/Sigit K







