Kemenag Tegaskan Pasangan Catin Harus Terima Informasi Stunting

Jakarta, Bimas Islam -- Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menegaskan, setiap pasangan calon pengantin (Catin) harus menerima informasi terkait stunting. Menurut Kamaruddin, informasi stunting bagi pasangan catin sangat penting, sebab mereka yang akan melahirkan generasi setelahnya.

"Kami mewajibkan pasangan catin mengikuti Bimbingan Perkawainan (Bimwin) yang salah satu materi dalam bimwin adalah informasi terkait stunting. Mereka harus mendapatkan informasi stunting itu," kata Kamaruddin saat menjadi pembicara pada Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Dai, dan Daiyah Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (6/10).

Kamaruddin mengungkapkan, informasi terkait stunting bagi pasangan catin mulai rutin disosialisasikan sejak ditandatanganinya kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kerja sama tersebut, kata dia, merupakan salah satu langkah antisipasi lahirnya generasi stunting.

"Setiap tahun, rata-rata 2 juta pasangan menikah. Insyaallah semuanya akan mendapat informasi tentang stunting. Ini yang paling strategis. Ini harus kita advokasi dan afirmasi bersama," kata Kamaruddin dalam acara yang dihelat Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kemenag, dan BKKBN secara daring.

Kamaruddin menambahkan, salah satu tantangan dalam menyelesaikan persoalan stunting adalah minimnya pemahaman dan informasi terkait stunting di tengah masyarakat. Karenanya, dia menegaskan pentingnya sosialisasi secara rutin terkait stunting dengan melibatkan berbagai pihak.

"Kemenag memiliki 50 ribu penyuluh agama Islam, 9 ribu penghulu, dan 10 ribu dai yang telah menerima penguatan kompetensi penceramah. Kita bisa melibatkan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang salah satunya soal stunting ini," kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Presiden Indonesia Kiai Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan Manusia Setwapres RI Suprayoga Hadi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang, Ketua MUI Pusat Cholil Nafis, dan Guru Besar Sosiologi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya Nur Syam.

(Rendi)