Kemenag: Wakaf Salah Satu Kontribusi Besar Umat Islam Untuk Negara

Surabaya, bimasislam ---  Pelepasan bidang tanah dan bangunan aset wakaf dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain: jalan tol, bandara, jalur kereta api, bendungan, dan sebagainya melalui prosedur tukar-menukar (ruislag), tidak dapat dipandang hanya sebagai proses administrasi semata. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi umat Islam untuk pembangunan negara.
 
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf M. Fuad Nasar dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Fisik Dan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Trans Jawa di wilayah Jawa Timur yang berlangsung pekan lalu di Surabaya.
 
“Sesuai ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, aset wakaf secara fisik tidak boleh hilang karena diganti oleh pemerintah dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang setara. Selain itu jangan dilupakan nilai otentik yang bersifat nonfisik yaitu sumbangan wakaf untuk pembangunan negara,” tegas Fuad Nasar di Surabaya, Kamis (21/02).
 
Terkait itu, Fuad Nasar mengusulkan agar dibuat prasasti riwayat tanah pada proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, generasi mendatang perlu tahu bahwa proyek untuk kepentingan umum tersebut dibangun di atas pengalihan hak tanah milik masyarakat, tanah kas desa, tanah instansi, dan tanah wakaf. Tim dari Kantor Wapres telah menyusun buku Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa: Peran Serta Kantor Wakil Presiden RI. Fuad Nasar berharap peran serta dan kontribusi tanah wakaf juga terekam dan terdokumentasi dengan baik. 
 
Rapat koordinasi lintas sektoral ini dipimpin oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Infrastruktur dan Investasi Muhammad Abduh dan tim lengkap dari Kantor Wapres. Hadir beberapa pejabat teknis dari lintas instansi, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PPK Pengadaan Tanah, unsur Pemerintah Daerah, Kanwil BPN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), serta pihak terkait lainnya.
 
Sebelumnya, rapat koordinasi dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah. Desember 2018. Dalam kesempatan itu, Fuad Nasar bersama Tim Kantor Wapres mengingatkan kewajiban instansi yang menggunakan tanah untuk segera mengurus permohonan sertifikat wakaf kepada Kantor BPN setempat atas tanah penukar aset wakaf yang telah dibebaskan selambat-lambatnya 10 hari sejak terbitnya izin tertulis dari Kementerian Agama. “Pembangunan fisik seperti masjid, mushala dan sekolah di lokasi tanah penukar dilaksanakan sebagai kewajiban pihak pembangun jalan tol,” jelasnya.
 
Fuad Nasar mengemukakan, pembangunan di Indonesia sejak dahulu, baik pembangunan fisik maupun mental-spiritual, selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menunjang pembangunan merupakan unsur penting dan menentukan. Banyak bangunan milik pemerintah, misalnya gedung Kantor Urusan Agama (KUA), gedung sekolah, gedung kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan lainnya yang berdiri di atas tanah wakaf.
 
“Ini merupakan bukti nyata sumbangan besar umat Islam untuk pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan aset wakaf yang diperuntukkan bagi kemalashatan umum. Ada nilai historis yang amat besar di situ,” tuturnya.
 
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memandang penting adanya “relaksasi aturan dan kebijakan” dari otoritas pengelola keuangan negara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan keberadaan, hubungan hukum dan masa depan bangunan pemerintah di atas tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Tanah Air.
 
“Kita semua tidak menginginkan ada kesimpulan tanah wakaf terpakai oleh Kemenag atau instansi lain dan dianggap sebagai masalah karena menjadi temuan BPK. Jika ditelusuri, riwayat dan asal usul aset tersebut dari awal diperuntukkan bagi pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam menopang kelancaran fungsi pelayanan negara,” imbuhnya.      
 
Fuad Nasar menilai, negara akan menjadi sejahtera dan rakyat merasakan keadilan yang merata apabila terjadi keseimbangan antara aset publik dan aset yang dikuasai individu. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960) mengatur, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Oleh karena itu, perlindungan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, baik harta tidak bergerak seperti  tanah dan bangunan, wakaf uang, maupun wakaf harta bergerak selain uang untuk kesejahteraan umum perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik dari seluruh elemen umat Islam dan instansi negara yang terkait. (FN)
 
Sumber : kemenag.go.id
Penulis : Fuad Nasar
Editor : Khoiron