Madari, Ketua Umum Terpilih APRI

Bogor, Bimas Islam --- Musyawarah pembentukan organisasi profesi penghulu yang dihelat pada 16 s.s 18 Juli 2019 di Bogor berhasil menyelesaikan semua agendanya, termasuk memilih Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), organisasi profesi penghulu yang telah disepakati.

Pada sesi pemilihan yang dilaksanakan pada Rabu malam (17/7), Madari, S.Ag, penghulu asal DKI Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat APRI periode 2019-2023. Madari berhasil memperoleh 25 suara mengungguli pesaingnya, Ayi Zainal Muttaqin dari Jawa Barat yang memperoleh 12 suara.

Dalam pantauan di arena pemilihan, total suara yang diperebutkan sebanyak 37 suara yang diberikan oleh peserta yang terdiri dari penghulu yang mewakili tiap-tiap provinsi.

Pada kesempatan itu juga ditunjuk lima orang tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat APRI periode empat tahun ke depan. Kelima tim formatur itu mewakili lima provinsi yaitu ketua umum terpilih dari DKI Jakarta, Ayi Zaenal Muttaqin dari Jawa Barat, Komar Hoerudin dari Banten, Wazir dari Jawa Tengah, dan Lutfi Ridho dari Jawa Timur.

Madari sebagai ketua umum terpilih mengatakan, dia dan pengurus nantinya berkomitmen menjadikan APRI sebagai rumah besar penghulu sesuai amanah Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen.

"Kita akan jadikan APRI sebagai wadah peningkatan kompetensi penghulu melalui program capacity building dan pelatihan-pelatihan, serta bagaimana meningkatkan integritas para penghulu," ujar Madari yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ini.

Putra Betawi kelahiran Jakarta 10 November 1971 ini menambahkan, setelah menyusun kepengurusan, agenda mendesak yang akan dilakukan beraudiensi ke Dirjen Bimas Islam selaku pembina APRI di tingkat pusat untuk melaporkan hasil musyawarah.

"Kemudian setelah itu kita akan menggelar Rakornas untuk konsolidasi kepengurusan, up grading dan job discription, serta menyusun program kerja," papar suami dari Sri Mulyati, SE ini.

Penghulu alumnus UIN Jakarta ini menyebutkan, pihaknya juga akan segera mengurus legalitas APRI sebagai sebuah organisasi profesi. "Saat ini kita masih menunggu PMA nya dulu baru kita urus ke Kemkumham," ujarnya.

Terkait dengan pembentukan APRI di seluruh Indonesia, ayah empat putri ini menargetkan sampai akhir tahun 2019, minimal setengah pengurus wilayah sudah terbentuk. Dia mengatakan, Pimpinan Wilayah berada di tingkat provinsi dengan pembina Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Pimpinan Cabang berada di tingkat kabupaten/kota dengan pembinanya Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota.

Madari menjelaskan, sebenarnya APRI sudah pernah dibentuk pada Desember 2013 lalu dimana Wagimin, penghulu asal Jawa Timur terpilih sebagai ketua umum dan Madari sebagai sekretaris umum. Hanya saja, selain APRI, ternyata ada juga organisasi profesi penghulu yang dibentuk oleh penghulu lainnya.

"Makanya kita bersyukur saat ini atas amanah PP 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PANRB bahwa hanya satu organisasi profesi jabatan fungsional. Dan alhamdulillah kita sudah musyawarahkan dan menyepakati APRI sebagai satu-satunya organisasi penghulu yang berdiri pada tanggal 17 Juli 2019 di Bogor," terang Madari.

Dewan Etik
Madari menyebutkan, dalam struktur kepengurusan Pimpinan Pusat APRI terdapat Dewan Etik yang bertugas sebagai "pengadil" bagi penghulu yang dilaporkan melanggar kode etik dan kode perilaku profesi penghulu.

"Jadi, nanti sebelum disidang oleh Dewan Pertimbangan Kepegawaian, nanti diadili dulu oleh Dewan Etik. Dewan Etik ini nantinya mengadili secara komprehensif, jadi akan dilihat faktor lainnya mengapa pelanggaran itu dilakukan. Jadi tidak semata memakai kaca mata kuda," tandasnya.

Penulis: Insan Khoirul Qolbi
Editor: Insan Khoirul Qolbi
Foto: bimasislam