Ormas Islam Sepakat Jaga dan Pertahankan NKRI

Jakarta, Bimas Islam --- Pimpinan Ormas Islam menyepakati berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesepakatan nasional yang harus dijaga dan dipertahankan bersama. Demikian salah satu kesepakatan para pimpinan Ormas Islam saat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta.

"Malam ini saya mengundang Ormas-Ormas Islam untuk membicarakan persoalan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan," ungkap Wapres Ma'ruf, Kamis (28/11).
Pimpinan Ormas Islam yang hadir, antara lain berasal dari: NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, Hidayatullah, Nahdlatul Wathan, Al Khairat, dan Ormas lainnya. 

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam, para pimpinan ormas membuat kesepakatan terkait kenegaraan, keutuhan bangsa, termasuk ekonomi umat. 

Hadir Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Jimly Ashiddiqie,  Hamdan Zoelva, Yusnar Yusuf, Helmi Faisal Zaini, Abdul Mu'thi, serta para tokoh Islam lainnya. 

Wakil Sekjen Bidang Fatwa MUI Sholahuddin al Ayyubi bertindak sebagai pembaca kesepakatan.

Berikut enam kesepakatan Ormas-Ormas Islam:

1. Para pimpinan ormas Islam mempunyai pemahaman yang sama bahwa berdirinya negara-bangsa ini merupakan kesepakatan nasional (al- mitsaq al-wathani) yang harus dijaga dan dipertahankan bersama;

2. Kondisi umat Islam yang sangat majemuk membuka peluang terjadinya perbedaan-perbedaan dan dalam tahap tertentu bisa berubah menjadi perpecahan. Oleh karena itu, bersepakat untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan antar sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) dan antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), serta tetap mengupayakan terjadinya persatuan umat (tawhidul ummah).

3. Sebagai bagian terbesar penduduk di Indonesia, umat Islam mempunyai kesempatan yang besar untuk mengambil peran kebangsaan dan kenegaraan secara lebih proporsional. Upaya-upaya untuk memperjuangkan hal itu, harus tetap melalui mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

4. Kondisi umat Islam yang sebagian besar masih lemah secara ekonomi membutuhkan keberpihakan kebijakan secara nasional, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi umat untuk dapat bersaing secara lebih setara.

5. Kondisi bangsa yang masih banyak tantangan perlu untuk dihadapi secara bersama-sama dengan semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu narasi dan wacana yang dapat memecahbelah persatuan umat agar dihindarkan. Wacana tentang radikalisme dan separatisme yang tidak terukur berdampak kontra produktif untuk persatuan umat dan bangsa.

6. Bersepakat untuk secara periodik bertemu dengan difasilitasi oleh Bapak Wakil Presiden RI, Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin untuk membicarakan permasalahan yang lebih khusus.

Sumber : kemenag.go.id
Penulis : Rusydi
Editor : Indah Limy