Pemerintah Bahas Tindaklanjut Penanganan Radikalisme

Jakarta, Bimas Islam --- Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di kantor Wakil Presiden. Rapat membahas tindaklanjut penanganan radikalisme melalui pendidikan dan penanggulangan radikalisme di lingkungan ASN dan BUMN.
 
Rapat dipimpin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Selain Menag Fachrul Razi, hadir juga Menko Polhukam, Menko PMK, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menkominfo, Menpan-RB, Menteri BUMN, Kapolri, Kepala BNPT, Kepala Setwapres, Staf Khusus Wapres, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, dan Tim Ahli Wakil Presiden.
 
“Rapat membahas radikalisme. Beliau (red: Wakil Presiden) menginginkan semua Kementerian/Lembaga menyusun langkah-langkah pemecahan, penanganan dan penanggulangan radikal terorisme. Ke depan harus komprehensif dari masing-masing Kementerian,” kata Menag, Rabu (08/01).
 
Wapres, kata Menag, meminta Kepala BNPT untuk dapat merajut langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian/Lembaga sehingga kompak.
 
Menag mengatakan bahwa Kementerian Agama akan lebih menitikberatkan pada pengarusutamaan moderasi kehidupan beragama.
 
“Yang konservatif agar lebih moderat, yang moderat tidak liberal. Ya sedang-sedanglah. Intinya masing-masing ingin menyatukan NKRI,” kata Menag.
 
Menurut Menag, moderasi beragama berangkat dari sikap yang toleran. Sebab, jika tidak toleran, akan sulit menemukan sikap yang moderat.
 
Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan, semua Kementerian/Lembaga terkait sedang menyiapkan dan mematangkan kembali langkah-langkah penanggulangan radikalisme, dari hulu sampai ke hilir. Radikal terorisme, selama ini ada yang curiga itu untuk agama tertentu, padahal tidak.
 
“Radikalisme itu untuk semua agama yang menyalahi ajaran agamanya,” kata Mahfud MD.
 
Disampaikan Mahfud MD bahwa radikal terorisme itu dimulai dari sikap intoleran, misalnya: sikap menyalah-nyalahkan orang lain, bersikap sadis, dan bahkan terselubungnya perang wacana yang masuk ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan berbagai institusi lainnya.
 
“Setiap jenis intoleransi akan memunculkan terorisme. Penyebabnya berbeda-beda, ang terpenting setiap Kementerian punya tugas masing-masing. Kami akan saling mengkoordinasikan dari semua Kementerian/Lembaga,” kata Mahfud MD.
 
Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, menyampaikan akan mengumpulkan isu-isu dari Kementerian/Lembaga. Saat ini, semua Kementerian/Lembaga harus lebih mengedepankan pembangunan karakter, mengelola pendidikan lebih baik, dan lainnya.
 
Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan akan lebih mengaktifkan kembali apel-apel pagi pada lembaga-lembaga pendidikan. Di Kementerian juga akan mengaktifkan kembali upacara tanggal tujuh belas.
 
“Ini akan mengembalikan karakter cinta Tanah Air kita. Mudah-mudahan langkah-langkah realistis dan implementatif segera kita lakukan dan kita jahit dalam program,” kata Nadiem.
 
Sumber : kemenag.go.id
Penulis : M Arif Efendi
Editor : Khoiron