Perkawinan Pengungsi Luar Negeri Tidak Bisa Dicatatkan di KUA

Jakarta, Bimas Islam --- Perkawinan antarpengungsi dari luar negeri dengan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bisa dicatatkan di Indonesia. Sebab, hal itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Subkoordinator Seksi Bina Kepenghuluan Wilayah I Ditjen Bimas Islam, Insan Khoirul Qolbi saat menjadi narasumber dalam penelitian mahasiswa jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Selasa (9/8/22).

"Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang perkawinan campuran antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan status pengungsi itu kan stateless (tidak memiliki status kewarganegaraan) sehingga tidak bisa dicatatkan di KUA," tandas Insan yang juga Analis Kebijakan Ahli Muda ini.

Insan menjelaskan, salah satu syarat bagi WNA yang akan menikah di Indonesia harus melampirkan izin menikah dari Kedutaan negara yang bersangkutan. Sementara, lanjutnya, pengungsi tidak dapat membawa izin menikah dari Kedutaan karena yang bersangkutan tidak memiliki status kewarganegaraan.

"Lalu bagaimana kalau izin menikahnya dari UNHCR? Tetap tidak bisa karena UNHCR bukan sebuah negara melainkan hanya lembaga internasional yang ditugasi mengurusi pengungsi dan pencari suaka," tambah Insan.

Lagi pula, lanjut dia, para pengungsi yang ada di Indonesia sifatnya sementara atau transit dan akan dipindahkan ke negara pihak ketiga.

"Jadi, kalau faktanya ada beberapa pengungsi yang menikah dengan WNI di Indonesia, itu nikah siri. KUA tidak akan berani mencatat pernikahan mereka," tandas Insan lagi.

Meski demikian, Insan menjelaskan, Kemenag pernah berupaya mencari solusi terhadap perkawinan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

"Sewaktu menyusun PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kami sempat ingin memasukkan pasal pernikahan pengungsi luar negeri dengan WNI dengan tujuan ingin melindungi warga negara kita, tetapi setelah mendapat saran dan masukan dari Kementerian/Lembaga lain, akhirnya hal itu urung dilakukan," terangnya.

Tidak diaturnya hal tersebut, menurut Insan, untuk mencegah Indonesia menjadi tujuan para pengungsi. Katanya, apabila pernikahan pengungsi difasilitasi negara, bisa jadi akan memancing banyak pengungsi lain datang dan melakukan pernikahan di Indonesia.

Insan menambahkan, ke depan diperlukan kajian yang mendalam tentang perkawinan pengungsi yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Sebab, satu sisi hal itu belum diatur dalam regulasi, namun di sisi lain ingin melindungi WNI yang dinikahi oleh pengungsi tersebut.[]