Dalam wawancara bersama bimasislam pada Jumat (1/10) malam via telepon, Imam bercerita, aplikasi tersebut hadir setelah muncul komentar dari masyarakat. Awalnya, menurut dia, masyarakat di Kecamatan Kramatmulya mengira bahwa layanan di KUA sudah dalam bentuk digital.
“Awalnya ada pemuda yang datang ke kita untuk mengurus akta pernikahan orang tuanya. Karena tidak hafal tahun nikahnya, jadi kita pun kesulitan mencari dokumen tersebut. Pemuda tersebut berpikir layanan di KUA seperti google, tinggal mengetik langsung ketemu. Dari situlah kemudian saya berpikir untuk melakukan inovasi layanan berbasis digital ini," ujar Imam.
Imam mengatakan, I-Arsip akan memuat segala dokumen seperti akta pernikahan, akta ikrar wakaf, dokumen-dokumen organisasi keagamaan, dokumen jumlah masjid, dan layanan-layanan di KUA lainnya. Untuk mempersiapkan semuanya, ia menargetkan sampai akhir 2021 semua dokumen telah dialihmediakan dalam bentuk digital.
“Kalau untuk catatan peristiwa nikah tetap kita mengacu pada Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah Web milik Kementerian Agama. Selain itu, data-data yang berkaitan dengan layanan KUA kita susun dan tata dalam satu aplikasi yang bernama I-Arsip ini,” tuturnya.
Imam menambahkan, dokumen-dokumen yang dialihmediakan menjadi digital adalah dokumen yang terbit sejak tahun 1990 hingga sekarang. Ia berharap hadirnya aplikasi I-Arsip tersebut bisa memudahkan pegawai di KUA untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi nanti para pegawai di KUA tidak perlu repot lagi mencari berkas di rak arsip. Tinggal duduk saja di depan komputer, ketik nama yang akan dicari, maka akan muncul dokumen tersebut. Setelahnya diprint lalu diserahkan kepada pemohon. Kita targetkan layanan ini bisa maksimal tahun 2022,” ujar Imam.
Ia memastikan aplikasi ini terlindungi dan diback up paling lama seminggu sekali. “Saat ini masih bersifat lokal saja, dalam arti hanya komputer di KUA Kramatmulya yang bisa mengakses aplikasi ini. Ke depan kita targetkan pegawai di KUA Kramatmulya bisa mengaksesnya di mana pun,” kata Imam.
Hanya saja, lanjut Imam, kami memiliki kendala penting berkaitan dengan perangkat pemindai dokumen yang dimiliki KUA.
"Biaya Operasional Perkantoran (BOP) KUA saat ini tidak menyediakan anggaran untuk pembelian alat pemindai yang memadai, karena yang ada saat ini adalah scanner untuk ukuran kertas A4, sedangkan sebagian besar dokumen pencatatan nikah dan dokumen-dokumen KUA lainnya berukuran folio," jelasnya.
“Kami berharap pemerintah pusat dan wilayah bisa membantu menyediakan perangkat pemindai dokumen yang lebih memadai,” pungkasnya.
(Rendi)
