Program Ketahanan Keluarga Kerja Sama Kemenag-PBNU untuk Semua Warga

Surakarta (Kemenag) --- Program Ketahanan Keluarga kerja sama Kementerian Agama dengan Pengurus Besar Nadhalatul Ulama (PBNU) terus bergulir di sejumlah daerah.
 
Setelah sukses menggelar sosialisasi program Pelibatan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Keluarga di Jawa Timur dan Yogyakarta, kini program tersebut bergulir di Provinsi Jawa Tengah.
 
Sosialisasi program ketahanan keluarga yang dikemas dalam Gerakan Keluarga Maslahah NU (GKMNU) untuk wilayah Jateng ini digelar di Surakarta.
 
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa program ketahanan keluarga atau keluarga maslahah ini tidak hanya dirujukan buat warga NU melainkan juga untuk masyarakat umum di Indonesia.
 
Hal ini disampaikan Gus Yahya panggilan akrabnya saat membuka sosialisasi program ketahanan keluarga di Kota Surakarta.
 
"Bagaimana hikmah NU itu ditujukan untuk semua orang. Ini akan menjadi energi besar bagi NU. Hikmah NU dalam gerakan keluarga maslahah ini nantinya akan lebih luas bukan hanya buat masyarakat NU saja melainkan masyarakat luas," kata Gus Yahya di Surakarta, Sabtu (10/6/2023).
 
Tampak hadir Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf beserta jajaran serta pengurus GKMNU.
 
Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran pengurus badan otonom NU diantaranya Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU dan lainnya se Jawa Tengah.
 
Menurut Gus Yahya segenap pengurus NU harus berusaha mewujudkan aspirasi dari para kyai pendiri NU yakni membangun peradaban manusia dengan melayani kebutuhan umat lewat program keluarga maslahah.
 
"Inilah paradigma lahirnya keluarga maslahah ini. Gerakan ini sebagai ikhtiar untuk menghidupkan aspirasi para kyai pendiri NU. Agenda ini tidak bisa dijalankan secara serta mertua tanpa strategi yang bisa menjamin bahwa ini berjalan sesuai harapan," tegas Gus Yahya.
 
Demi mewujudkan aspirasi para kyai ketika mendirikan NU, lanjut Gus Yahya ada tiga elemen yang dilakukan, pertama membentuk GKMNU, kedua melakukan verifikasi dan validasi MWC beserta ranting, ketiga adalah pelatihan kader dengan memperbanyak kader yang memenuhi standar kebutuhan organisasi.
 
"Alhamdulillah program ini mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat kita akan membentuk
Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahah NU yang disi oleh Presiden Joko Widodo, KH Mustofa Bisri, Hj. Sinta Nuriyah," tandas Gus Yahya.
 
Gerakan Keluarga Maslahah NU merupakan Satgas yang ditunjuk langsung PBNU bekerja sama dengan Kementerian Agama dan akan didirikan di seluruh provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan se Indonesia.
 
Gerakan ini untuk memberikan penguatan dan pendampingan bagi keluarga tidak hanya bagi warga NU melainkan juga masyarakat umum.
 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Ketua Umum Satgas Nasional GKMNU mengatakan salah satu tugas dari Satgas GKMNU adalah untuk mempermudah instrumen organisasi dalam memahamii dari tiga elemen yang diinstruksikan PBNU.
 
"Perintah PBNU ke GKMNU yakni mengubah cara berorganisasi dengan cara baru yaitu melibatkan warga sampai akar rumput. Bagaimana kehadiran NU di semua tingkatan bermakna bagi peradaban manusia," kata Gus Men sapaan akrabnya.
 
"Bagaimana membangun peradaban dimulai dari keluarga dan membangun keluarga cikal bakal peradaban yang bermanfaat bagi keluarga dan sekitarnya," sambung Gus Men.
 
Ia menambahkan GKMNU sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara termasuk pihak swasta yang wujudnya program.
 
Program yang akan dijalankan ini diharapkan berdampak pada masyarakat misalnya kebermanfaatanya untuk keluarga.
 
"Kalau tidak ada manfaat maka hikmah NU dianggap tidak berjalan. Agenda yang disusun benar-benar bisa di verifikasi manfaatnya baik ouput maupun outcome. Semuanya terukur. Ini harus digerakkan dan dijalankan sampai ke akar rumput," ujar Gus Men.
 
Wakil Ketua Satgas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) Alissa Wahid menambahkan ada 10 provinsi yang akan menjadi piloting untuk tahun 2023.
 
10 provinsi itu yakni Jatim, Jateng, DI Yogyakarta Jabar, Banten, Lampung, Sumut, Kalsel, Sulsel dan NTB.
 
Program rencana GKMNU jangka pendek diantaranya konsulidasi, pematangan kemitraan, program stunting, penyiapan instrumen pelaksanaan program, uji coba kegiatan bimbingan keluarga, uji coba kegiatan bimbingan remaja di sekolah.
 
"Ada juga prototyping kegiatan bimbingan belajar, pendataan ajuan perhutanan sosial, halaqoh kebangsaan untuk sosialisasi fikih peradaban serta peningkatan kapasitas kader NU untuk kegiatan-kegiatan kerja sama," ujar Alissa Wahid.
 
(kemenag.go.id)