Kebijakan ini merupakan langkah untuk menghadapi tantangan sosial dalam 20 tahun mendatang, yakni dengan menjadikan zakat sebagai "game changer" dalam pembangunan inklusif di Indonesia. RPJPN 2025-2045 menempatkan kelompok disabilitas dan lansia sebagai prioritas utama.
“ZIS-DSKL selama ini sudah menjadi salah satu upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Kali ini, kami bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan BAZNAS memberi perhatian khusus kepada kelompok mustahik disabilitas dan lansia. ZIS-DSKL memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan mereka yang rentan secara fisik dan sosial,” ujar Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, Kemenag, Ahmad Syauqi, Rabu (25/9/2024).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah lansia, yang mencapai lebih dari 19 persen dari total populasi pada 2045. Syauqi menegaskan, ZIS-DSKL harus menjadi instrumen yang adaptif dalam menghadapi perubahan demografi serta memenuhi kebutuhan kelompok disabilitas.
“Kebijakan ini akan lebih fokus pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia,” jelas Syauqi.
Ia mengatakan, pengelolaan zakat dalam RPJPN 2025-2045 akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mustahik disabilitas dan lansia. ZIS-DSKL diharapkan mampu menjadi jembatan untuk memulihkan hak-hak mereka.
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. "Dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,5-0,8%, perlu adanya penyelarasan program dan persepsi antara para pemangku kepentingan dalam ekosistem pengelolaan zakat nasional," ungkap Syauqi.
Syauqi juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS-DSKL agar distribusi dana tepat sasaran. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar dana ZIS-DSKL benar-benar bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan, termasuk lansia dan disabilitas yang memenuhi kriteria mustahik,” kata Syauqi.
Pekan lalu, Kemenag telah berkoordinasi dengan BAPPENAS dan BAZNAS mengenai distribusi ZIS-DSKL untuk lansia dan disabilitas. "Minggu depan, akan dilakukan koordinasi lanjutan terkait roadmap kolaborasi pengawasan ZIS-DSKL dalam RPJPN 2025-2045," imbuhnya.
Dengan kebijakan RPJPN 2025-2045 yang menempatkan zakat sebagai instrumen prioritas bagi disabilitas dan lansia, Indonesia tengah mengambil langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif. ZIS-DSKL tidak hanya membantu penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Fn/Mr
