Syarat Administrasi, Biaya dan Cara Daftar Nikah di KUA

Jakarta, Bimas Islam --- Melangsungkan pernikahan dengan lancar dan biaya yang tidak terlalu besar adalah impian bagi setiap pasangan calon suami istri. Pemerintah sendiri telah menetapkan prosedur bagaimana sepasang calon suami istri yang hendak mengurus dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai berkas pendaftaran pernikahan, termasuk biayanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama (Kemenag):

1. Nikah atau rujuk di Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0,- (gratis)
2. Nikah atau rujuk di Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif: Rp0,- (gratis) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Daerah/Lurah yang diketahui oleh Camat

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, calon pengantin bisa datang langsung ke KUA Kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam poin 7 meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
12. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Jika dokumen di atas sudah lengkap, maka pasangan calon pengantin bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Itulah syarat administrasi nikah di KUA dan berapa biaya nikah di KUA sangat tergantung pada tempat dan waktu akad nikah.

(Rendi)

Editor: Sigit