Badung, Bimas Islam --- Kemenag terus melakukan upaya peningkatan kompetensi Penghulu sebagai ujung tombak layanan keagamaan di masyarakat. Penghulu berkompeten merupakan syarat mutlak tercapainya kepuasaan masyarakat.
Hal ini disampaikan Kasubdit Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kemenag, Anwar Sa'adi saat membuka Temu Konsultasi Penghulu Ahli Madya di Bali di Hotel Aston Kuta, Badung, Rabu (27/7/22) malam.
"Penghulu tidak sekadar memiliki golongan kepangkatan yang tinggi, tetapi juga memiliki kompetensi mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tokoh agama," ungkap Anwar.
Di hadapan 60 Penghulu Ahli Madya dari 19 provinsi, Doktor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta ini menegaskan, pihaknya tengah menggodok uji kompetensi bagi Penghulu Ahli Utama.
"Arahan Dirjen Bimas Islam, kita harus segera memiliki Penghulu Ahli Utama. Kita akan memperketat kualitas dan membuka peluangnya," tambahnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri Kabid Haji dan Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Abu Siri ini, Anwar mencontohkan tingkatan kompetensi Penghulu terkait kemampuan membaca Al-Qur'an.
"Level pertama, mampu membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid. Kedua, mampu membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid dan menjelaskan kaidah bacaan. Ketiga, mampu membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid, menjelaskan kaidah bacaan, dan menerjemahkan. Keempat, mampu membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid, menjelaskan kaidah bacaan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Kelima, mampu membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid, menjelaskan kaidah bacaan, menerjemahkan, menafsirkan, dan membandingkan dengan tafsir lain," terangnya.
Selain kemampuan membaca Al-Qur'an, Anwar juga menyebutkan kompetensi menggunakan Bahasa Arab dan Inggris serta kemampuan menulis karya tulis ilmiah.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



