“Tahun 2024, kita mendorong secepatnya dilakukan piloting untuk masjid-masjid yang bisa dijadikan percontohan dengan merujuk pada 3 indikator penilaian, yaitu profesional, moderat, dan berdaya,” ujarnya dalam kegiatan Penguatan Peta Jalan Kemasjidan di Solo, Senin (24/6/2024).
Usulan itu disertai alasan karena masih ada tantangan belum profesionalnya pengelolaan masjid secara umum, adanya gejala ketidakmoderatan dan atau politisasi, serta ketidakberdayaan ekonomi. Hasanuddin Ali menegaskan kembali agar masjid mesti menjadi pusat penguatan moderasi beragama di masyarakat.
Profesional
Di tengah ratusan ribu masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sebagian kecil yang menerapkan tata kelola manajemen yang baik, termasuk dari segi pengelolaan dana umat, sumber daya manusia, maupun operasional harian. Karenanya, tutur Hasanuddin Ali, peningkatan profesionalisme pengelolaan masjid tidak hanya berfokus pada masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan ketenangan bagi masyarakat.
“Dengan tata kelola yang baik, masjid dapat berperan sebagai katalisator dan mediator konflik yang kadang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Langkah tersebut, menurutnya, dapat mengubah wajah masjid di Indonesia menjadi lebih profesional dan menghindari potensi masjid menjadi sumber perpecahan. Masjid yang dikelola dengan baik akan mampu memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan umat dan masyarakat luas.
“Saat ini saya bersyukur karena mobilisasi politik melalui masjid kini berkurang, dan penggunaan politik identitas oleh lakon politik juga menurun,” ucapnya.
Moderat
Indikator moderat ini mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya. Hasanuddin Ali mengatakan, peran masjid di tengah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dengan cara menyebarkan cara pandang moderat, toleran, dan ramah.
“Sikap moderat, toleran, dan ramah yang ditanamkan di ekosistem masjid akan menjadi fondasi kuat untuk menghadirkan kenyamanan dan kerukunan di tengah masyarakat," jelasnya.
Berdaya
Hasanuddin Ali menjelaskan, pengelolaan dana keuangan yang optimal dan terstruktur dapat mendorong masjid untuk terlibat aktif dalam berbagai program ekonomi dan sosial. Dengan menjadi pusat penguatan ekonomi, masjid dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
“Selama ini, masjid-masjid di Indonesia lebih banyak mengandalkan donasi dan infak sebagai sumber pendapatan utama. Namun, visi baru menuntut masjid untuk memiliki kapasitas yang lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan menjadikan masjid sebagai lokus penguatan ekonomi di tengah masyarakat,” terangnya.
Selain masjid, lanjut Hasanuddin Ali, Kantor Urusan Agama (KUA) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pemberdayaan tersebut, melalui kolaborasi antara masjid dan KUA agar menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
“Merujuk pada 3 indikator tersebut, kompetisi masjid terbaik di level nasional juga akan dihelat untuk menciptakan ekosistem masjid yang optimal dan menjadi contoh bagi masjid lainnya,” paparnya.
Sebelumnya, di tahun 2022, Kemenag telah melakukan pemetaan dan menyusun kriteria serta indikator untuk program penguatan moderasi beragama. Tahun 2023, modul-modul penguatan kapasitas Takmir telah disusun.
“Untuk tahun 2024, Kemenag akan lebih merinci operasionalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang memiliki struktur kuat dari pusat hingga daerah. Ini adalah ikhtiar bersama agar masjid yang profesional, moderat, dan berdaya tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi teraktualisasi,” tandasnya.
Wcp/Mr
