Alissa Wahid: Pendekatan Berbasis Komunitas Efektif Ubah Perilaku Keluarga

Jakarta, Bimas Islam — Dewan Penasihat Ahli Menteri Agama, Alissa Wahid, mengungkapkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas (community-based) dalam membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif karena berorientasi pada perubahan perilaku dan dampak nyata, bukan sekadar pelaksanaan program administratif.

Hal itu disampaikan Alissa saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Literasi Keuangan Keluarga yang digelar Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas penyuluh, penghulu, serta perwakilan Pokja Majelis Taklim, Nasyiatul Aisyiyah, dan Fatayat NU dari seluruh Indonesia.

Aktivis yang juga psikolog keluarga itu juga mengingatkan agar setiap program dirancang dengan orientasi hasil. “Mulai sekarang proses berpikirnya harus berubah. Kita bikin program ini dampaknya apa? Jangan hanya mencatat berapa kali kegiatan dilakukan. Itu orientasi aktivitas, bukan orientasi perubahan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman pendampingan program percepatan penurunan stunting bersama Kementerian Kesehatan. Berbagai intervensi yang dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan karena belum menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Melalui pendekatan berbasis komunitas di tingkat desa, pelibatan kepala desa, tokoh agama, dan puskesmas dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif.

Menurut Alissa, pada awalnya hampir seluruh kepala desa merasa telah menjalankan instruksi program. Namun setelah pendampingan berbasis komunitas berjalan, terjadi perubahan cara pandang dan pola kerja. “Di akhir program, mereka mengatakan, ‘Oh ternyata begini caranya.’ Itu yang kita sebut layanan yang berdampak,” tuturnya.

Pendekatan serupa, kata Alissa, relevan diterapkan dalam penguatan literasi keuangan keluarga. Ia menilai banyak persoalan rumah tangga bukan semata akibat kondisi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi kualitas relasi dan komunikasi pasangan. Aspek psikologis dan penghargaan dalam relasi suami-istri menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

Mengutip riset terhadap 1.000 laki-laki dan 400 perempuan, Alissa menjelaskan adanya perbedaan persepsi tentang cinta dan penghargaan. Bagi banyak laki-laki, cinta kerap dimaknai sebagai penghargaan terhadap harga diri. Sementara bagi perempuan, cinta identik dengan rasa dimiliki dan kedekatan emosional. Perbedaan persepsi ini, jika tidak dipahami, dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.

“Masalah ekonomi sering kali tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan relasi, komunikasi, dan cara pasangan saling memperlakukan,” jelasnya.

Alissa juga mengisahkan pengalamannya menyusun modul bimbingan perkawinan calon pengantin pada 2016–2017 bersama tim ahli hukum keluarga Islam dan psikolog. Saat itu, banyak calon pengantin menyampaikan kekhawatiran karena belum memiliki pendapatan tetap. Dari situ, materi pengelolaan keuangan keluarga dimasukkan dalam bimbingan perkawinan.

Hasil evaluasi menunjukkan perubahan persepsi masyarakat terhadap KUA yang aktif menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Data yang diamati Bappenas saat itu mencatat peningkatan indeks kepuasan layanan KUA di wilayah yang konsisten menjalankan program tersebut. “Itu bukti bahwa ketika program dijalankan dengan serius dan berdampak, ia akan diakui,” katanya.

Ia menambahkan, dalam RPJMN 2025–2029, penguatan ketangguhan keluarga menjadi bagian dari agenda pembangunan menuju keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Literasi keuangan keluarga menjadi salah satu instrumen penting, namun efektivitasnya perlu terus dibuktikan agar mendapat dukungan lintas sektor.

Sementara itu, Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Zudi Rahmanto, mengatakan, penguatan literasi keuangan keluarga merupakan bagian dari konstruksi layanan pembinaan keluarga sakinah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ia menjelaskan, pembinaan dimulai dari fase edukatif melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dilanjutkan fase preventif seperti Sekolah Relasi Suami-Istri (SERASI) dan literasi keuangan keluarga, hingga fase solutif melalui layanan konsultasi, mediasi, dan pendampingan.

“Kalau sebelumnya kita fokus pada kesiapan menikah, sekarang kita perkuat juga kemampuan keluarga untuk tumbuh bersama, termasuk dalam tata kelola keuangan. Karena ketahanan keluarga tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus berdaya,” ujar Zudi.

Menurutnya, 100 fasilitator yang dilatih dalam Bimtek tersebut diharapkan menjadi penggerak di daerah masing-masing. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan perubahan nyata pada keluarga dampingan.

“Kita ingin program ini benar-benar menyumbang pada terwujudnya keluarga berkualitas sebagaimana mandat RPJMN. Kuncinya ada pada layanan yang terhubung dengan masyarakat dan menghasilkan dampak,” pungkasnya.

An/Mr