Jakarta, Bimas Islam — Mediasi menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik keluarga tanpa harus berakhir dengan putusan pengadilan. Melalui proses perundingan yang melibatkan mediator, para pihak diberi ruang untuk menyampaikan persoalan, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari kesepakatan bersama.
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Idawati, menjelaskan bahwa mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Ketentuan tersebut mengharuskan para pihak menjalani proses mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.
“Ketika suatu perkara telah diajukan ke pengadilan, maka wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu,” jelas Idawati dalam Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jumat (13/11/2026).
Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, perkara yang tidak terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, mediasi bukan sekadar pelengkap proses persidangan, melainkan bagian dari prosedur penyelesaian perkara di pengadilan.
Idawati menerangkan, ketentuan mengenai mediasi di pengadilan telah mengalami beberapa perkembangan. Aturan tersebut antara lain tertuang dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pengaturan ini menjadi pedoman bagi hakim dan mediator dalam menjalankan proses mediasi.
“Kalau tidak dilakukan mediasi, perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima atau DNO,” ungkapnya, merujuk pada konsekuensi ketika tahapan mediasi yang diwajibkan tidak ditempuh.
Dalam pelaksanaannya, Ida menyebut, mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk membicarakan persoalan secara langsung dengan bantuan mediator. Mediator berperan memfasilitasi komunikasi dan perundingan, bukan menentukan siapa yang benar atau memaksakan bentuk perdamaian tertentu. Keberhasilan proses ini bergantung pada kesediaan para pihak untuk hadir, menyampaikan persoalan, dan berunding dengan iktikad baik.
“Aspek kerahasiaan juga menjadi bagian penting dalam proses mediasi. Dengan suasana yang lebih terbuka dan terjaga, para pihak diharapkan dapat menyampaikan kepentingan maupun persoalan yang mungkin sulit dibicarakan dalam persidangan terbuka. Dalam kondisi tertentu, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus untuk menggali keterangan dan membantu meredakan ketegangan,” jelasnya.
Ida menjelaskan, perkembangan teknologi turut memengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Idawati menjelaskan, mediasi tidak hanya dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga secara elektronik dengan berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Pengaturan ini memberi ruang bagi pelaksanaan mediasi melalui sarana komunikasi jarak jauh, termasuk ketika para pihak tidak dapat hadir secara bersamaan di satu tempat.
Apabila perundingan mencapai kesepakatan, Ida menjelaskan, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kesepakatan tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan. Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan. Dengan demikian, mediasi tetap memberi ruang penyelesaian secara damai tanpa menghilangkan hak para pihak untuk memperoleh kepastian hukum.
“Pembelajaran dari praktik mediasi di pengadilan ini relevan bagi aparatur Bimas Islam dalam memahami penanganan persoalan keluarga dan konflik sosial keagamaan. Penguatan layanan keluarga sakinah yang menjadi perhatian Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar membutuhkan aparatur yang mampu berkomunikasi, mendengar, dan membantu masyarakat menemukan jalan penyelesaian,” terangnya.
Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Pegawai Ditjen Bimas Islam yang berlangsung pada 12–14 November 2026 di Jakarta diselenggarakan oleh Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Sekretariat Ditjen Bimas Islam bersama Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Anty-Ramdhan/Sigit K
