Jakarta, Bimas Islam— Direktorat Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama tengah mempersiapkan pelaksanaan Anugerah KUA 2025. Kegiatan yang akan dihelat pada 12 Desember 2025 ini merupakan ajang apresiasi nasional bagi KUA yang dinilai berhasil menghadirkan layanan publik yang berkualitas, moderat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengungkapkan, gelaran Anugerah KUA tahun ini tidak hanya menampilkan capaian, tetapi menekankan pentingnya utilitas data dan dokumentasi sebagai dasar penilaian. Menurutnya, banyak dokumen administrasi dan laporan kegiatan belum dioptimalkan sebagai alat evaluasi dan peningkatan mutu layanan.
“Dokumennya banyak, tetapi kalau tidak dipakai, ya tidak sumpah. Yang paling penting adalah utilitasnya. Karena itu, penilaian Anugerah 2025 mendorong daerah menggunakan dokumen secara produktif, terukur, dan terarah,” ujar Zayadi dalam acara Pembahasan Teknis dan Verifikasi Penilaian Anugerah Layanan KUA 2025, di Jakarta, Senin (1/12/25).
Zayadi menjelaskan, fokus utama Anugerah KUA bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan alat untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan apresiasi atas kinerja yang dapat dibuktikan. Ia menambahkan, struktur penilaian disusun untuk menangkap pola kerja KUA secara nyata di lapangan. “Ini bagian dari tasfiyah fakta, agar capaian-capaian yang benar-benar berdampak dapat muncul ke permukaan,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa bentuk apresiasi tidak harus selalu berupa hadiah material. Penghargaan, kata dia, diarahkan menjadi investasi pengembangan kompetensi. “Hadiah bisa kecil, tapi manfaatnya harus besar. Misalnya juara satu bisa kita fasilitasi penguatan kapasitas atau bentuk penghargaan lain yang memberi nilai tambah,” jelas Zayadi.
Dengan pendekatan ini, ia berharap Anugerah KUA 2025 menjadi ruang untuk menampilkan praktik baik sekaligus mendorong KUA terus berbenah, memperkuat layanan, serta berperan aktif menjaga ketahanan keluarga dan harmoni sosial.
Kasubdit Bina Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, Wildan Hasan Syadzili, menjelaskan, pelaksanaan Anugerah KUA tahun ini berlandaskan petunjuk teknis terbaru yang memuat indikator, tahapan, serta metode penilaian secara terperinci. Menurutnya, struktur juknis dirancang untuk memastikan seleksi berlangsung objektif dan berbasis data.
Wildan memaparkan bahwa penilaian terbagi menjadi dua klaster besar, yaitu Kelembagaan KUA dan Mutu Layanan. Aspek kelembagaan mencakup tata kelola administrasi, manajemen perubahan, kepemimpinan, pengelolaan SDM, hingga ketertiban dokumentasi. Sementara aspek mutu layanan menilai standar pelayanan, inovasi, kecepatan, akurasi, dan kepuasan masyarakat.
“Instrumen penilaian kita perkuat agar reviewer bisa menilai secara objektif. Setiap indikator punya bobot, ukuran, dan eviden yang jelas, sehingga capaian KUA dapat diukur secara konsisten di seluruh wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa juknis tahun ini menyederhanakan proses unggah dokumen agar tidak membebani KUA. Dokumen yang diminta hanya yang relevan dan terbukti mendukung indikator. “Kita tidak ingin menumpuk berkas. Yang dibutuhkan hanya dokumen yang benar-benar penting untuk mengonfirmasi capaian,” jelas Wildan.
Dalam proses seleksi, reviewer pusat dan daerah akan melakukan verifikasi berlapis, mulai dari pengecekan eviden, klarifikasi, hingga observasi lapangan apabila diperlukan. Model ini memungkinkan tim penilai menilai sesuai konteks dan karakteristik wilayah. “Setiap eviden harus observable dan measurable. Itu prinsip dasar kita,” tegasnya.
Wildan juga mengulas aspek dampak sosial sebagai elemen yang diperkuat tahun ini. Tim penilai tidak hanya melihat berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi efektivitasnya bagi masyarakat. “Apakah ada peningkatan kualitas layanan? Apakah masyarakat terbantu? Apakah keluarga semakin kuat? Itu yang kami lihat,” katanya.
Ia berharap Anugerah KUA 2025 menjadi sarana membangun budaya kerja yang sehat dan profesional, serta mempercepat transformasi layanan KUA di seluruh Indonesia. “Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi upaya memperkuat KUA sebagai garda depan layanan agama yang inklusif dan bermanfaat,” tandasnya.
An/Mr
