Yogyakarta, Bimas Islam — Total aset Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai Rp751,45 juta pada akhir 2025. Jumlah tersebut meningkat 69,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp442,58 juta. Peningkatan ini menjadi salah satu indikator perkembangan kelembagaan yang perlu diimbangi dengan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 Angkatan III di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini diikuti 47 peserta dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Baznas Provinsi, serta Baznas kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah.
Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, total aset Baznas DIY mencapai Rp751,45 juta. Dari jumlah tersebut, saldo dana tercatat Rp727,49 juta, kewajiban Rp23,96 juta, serta kas dan setara kas Rp699,56 juta.
Ia juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Baznas DIY tahun 2025 memperoleh opini Wajar dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 409. Menurutnya, laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembinaan kelembagaan untuk memastikan pengelolaan zakat berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.
“Pembinaan adalah proses, bukan sekadar kegiatan. Karena itu, pembina perlu hadir mendampingi lembaga, membuka akses dukungan dan kemitraan, memastikan kebijakan dipahami, serta membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengelolaan zakat,” ujar Muhibuddin.
Ia menjelaskan, pembinaan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Fasilitasi meliputi dukungan infrastruktur, bantuan operasional, dan kemitraan strategis. Sosialisasi dilakukan melalui kampanye publik, penyebarluasan kebijakan, dan pengembangan jejaring. Adapun edukasi mencakup pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan, penelitian, hingga sertifikasi kompetensi.
Melalui ketiga pendekatan tersebut, Kemenag mendorong terbentuknya lembaga pengelola zakat yang memiliki kapasitas dan tata kelola yang baik. Lembaga juga perlu menyusun laporan secara tertib dan tepat waktu, serta siap menjalani evaluasi kinerja dan audit syariah.
Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat, Ahmad Syauqi, mengatakan, pembinaan dan pengawasan merupakan mandat Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“Pembinaan dan pengawasan harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan. Karena itu, diperlukan sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan Baznas agar pengelolaan zakat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Syauqi.
Ia menambahkan, pelaksanaan mandat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Kemenag dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat.
Menurutnya, pembinaan juga perlu didukung indikator yang jelas dan terukur, meliputi aspek kelembagaan, tata kelola, dan pelaksanaan program. Perencanaan program zakat perlu diselaraskan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah agar kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan lebih terarah.
Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY, Anita Isdarmini, menilai koordinasi antara Kemenag, Baznas, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat.
“Integrasi data menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan zakat. Dengan koordinasi yang baik antara Kemenag, Baznas, dan pemerintah daerah, pendistribusian serta pendayagunaan zakat diharapkan semakin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya,” ujar Anita.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY, Faishol Muslim, yang membacakan sambutan Gubernur DIY, menyampaikan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.
“Pengelolaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang akuntabel, pengawasan yang baik, serta kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas,” demikian pesan Gubernur DIY yang disampaikan Faishol.
BCL 2026 Angkatan III merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang sebelumnya dilaksanakan di Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi bagi Kemenag dan lembaga pengelola zakat untuk menyamakan pemahaman mengenai pembinaan, pengawasan, dan tata kelola kelembagaan.
Melalui pembinaan yang terarah, transparansi keuangan, dan akuntabilitas, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik. Hal ini juga menjadi landasan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Yazed-Ramdhan/M. Wafa R
