Bimas Islam Bangun Sinergi Halal dengan Pusat Kajian Halal Berbasis Kampus dan Laboratorium Uji

Bogor, BimasIslam—Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah kembali melakukan Focus Group Discusion mengenai pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Acara yang diselenggarakan oleh Subdit Produk Halal ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan kerja sama antara pemerintah dengan pusat kajian halal dari perguruan tinggi dan laboratorium-laboratorium pengujian di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Agama menerima masukan dan saran terkait ketentuan draf normatif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 khususnya ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pendirian LPH, pendirian LPH, auditor halal, akreditasi LPH, dan bentuk kerja sama BPJPH dengan LPH.
 
Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Abdul Djamil menyampaikan dari FGD ini diharapkan dapat diperoleh masukan dari para aktor yang selama ini aktif di bidang teknis pemeriksaan kehalalan produk. Pemerintah akan memposisikan diri secara proporsional terkait regulasi dan administrasi karena amanat Undang-Undang JPH sudah mengatur kewenangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing baik oleh Kementerian Agama, LPH, maupun MUI. Senada dengan beliau, Direktur Urais dan Binsyar, Drs. Muhammad Tambrin, M.Pd menyampaikan bahwa BPJPH tidak mampu berdiri sendiri, harus ada kerja sama dengan berbagai pihak dan acara FGD ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka implementasi Undang-Undang JPH.
 
Berdasarkan data BPS, penduduk muslim pada tahun 2010 berjumlah 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326. Amanat pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 dan 2  belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim yang sangat besar di Indonesia. Halal sudah menjadi sebuah aturan hidup bagi muslim, dalam perkembangannya, halal sudah mengakulturasi dalam budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalalan produk yang beredar serta menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan produk produk halal. Kementerian Agama sebagai leading sector berupaya agar mampu menciptakan harmonisasi kebijakan dan kewenangan. Focus Group Discusion merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan praktisi yang selama ini sudah aktif di bidang pemeriksaan dan pengujian produk halal.
 
Sertifikasi halal bukan semata permasalahan bisnis, halal merupakan sebuah pedoman hidup bagi Muslim. Tidak dapat dipungkiri, bahwa halal juga membuka peluang ekonomi di dunia. Peningkatan kesadaran dan kebutuhan konsumen muslim terhadap penggunaan dan pemakaian produk halal, akan mendorong sebuah pasar baru, yaitu pasar halal. kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mengatur dan menjamin agar hak masyarakat muslim terpenuhi sesuai standar mutu dan syariat agama. Dengan kerja sama dan sinergi yang baik antara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dalam penyusunan rumusan peraturan pelaksana Undang-Undang JPH diharapkan mampu menjadi starting poin pendukung dalam  pelaksanaan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
 
(fitri/rida)