Bimas Islam Harus Berikan Apresiasi terhadap Pengelola Layanan Nikah Berprestasi dan Berintegritas

Jakarta, bimasislam— Terkait dengan upaya peningkatan kinerja KUA melalui pelaksanaan Zona Integritas yang bebas korupsi dan gratifikasi, Direktur Urais dan Binsyar, Muchtar Ali mengatakan bahwa selayaknya Ditjen Bimas Islam juga harus memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap pengelola layanan nikah yang memiliki prestasi dan integritas dalam memberikan pelayanan nikah. Agar kinerjanya semakin baik, kita tidak hanya memberikan hukuman bagi yang melanggar, tetapi juga reward bagi yang sukses.
 
“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kinerjanya”, tegasnya di hadapan peserta rapat Tim Administrasi Pengelola Layanan Pengaduan KUA dan Tim Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk di Lingkungan Ditjen Bimas Islam, di Jakarta (4/3).
 
Pada kesempatan yang sama,Dirjen Bimas Islam, Machasin,berharap seluruh aduan yang diajukan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan serius. Bukan hanya masalah KUA, tetapi juga hal lainnya, seperti masalah perwakafan.
 
“KUA itu kan mengurus banyak hal, seperti perwakafan. Banyak pengaduan soal wakaf, dan ini juga harus menjadi perhatian kita. Banyak keluhan terhadap ruislah tanah wakaf, dan ini juga harus menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti. Belum lagi soal bimbingan haji, zakat, dan bimbingan keagamaan lainnya”, harap Machasin.
 
Lebih lanjut Machasin menekankan, pengaduan masyarakat juga harus mencakup temuan tentang aliran-aliran keagamaan yang menyimpang serta gerakan-gerakan yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan diharmonisdi masyarakat.
 
“Belakangan marak munculnya aliran-aliran paham keagamaan yang kehadirannya dapat menimbulkan masalah sosial, seperti kelompok Isa Bugis, Gafatar, aliran Bunda, dan lain-lain. Demikian juga masih ditemukannya anggota LDII di daerah yang masih mengkafirkan kelompok lain, sementara di pusat tidak. Ini juga perlu mendapat perhatian”, harapnya. (thobib-udin/foto:bimasislam)