Bandung, Bimas Islam — Kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menjadi tantangan bagi calon pengantin yang memiliki jadwal kerja padat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, menyediakan layanan bimbingan dengan waktu yang lebih fleksibel agar calon pengantin tetap memperoleh pembekalan sebelum menikah.
Persoalan ini ditemukan di KUA Kecamatan Cicendo, Rabu (11/11/2026). KUA setempat menerima surat keterangan dari dua perusahaan yang menyatakan karyawannya tidak dapat mengikuti Bimwin karena harus menjalankan tugas pekerjaan.
Kedua surat yang diterbitkan pada 6 dan 9 November 2026 tersebut menjelaskan bahwa jadwal bimbingan bertepatan dengan jam kerja dan kebutuhan operasional perusahaan. Salah satu perusahaan bahkan menerapkan jam kerja Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–16.00 WIB.
Kepala KUA Kecamatan Cicendo, Ahmad Zaki Mubarok, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala waktu yang dihadapi sebagian calon pengantin untuk mengikuti Bimwin. Karena itu, diperlukan pengaturan layanan yang memungkinkan mereka mendapatkan pembekalan tanpa harus mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.
Di KUA Cicendo, Bimwin dilaksanakan melalui kelas terjadwal dengan dukungan anggaran Kementerian Agama Kota Bandung. Sepanjang 2026, kegiatan tersebut telah berlangsung tiga kali, yakni pada April, September, dan Oktober.
Namun, layanan Bimwin tidak hanya tersedia melalui kelas terjadwal. KUA Cicendo juga membuka kesempatan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan secara langsung di kantor. “Calon pengantin bisa datang ke kantor,” ujar Ahmad Zaki.
Ia menjelaskan, bimbingan secara fleksibel dapat dilaksanakan setiap pekan dengan menyesuaikan ketersediaan petugas dan peserta. Pelaksanaannya antara lain dijadwalkan pada Rabu atau Kamis, dengan jumlah peserta berkisar satu hingga empat pasangan dalam setiap pertemuan.
Zaki juga mengusulkan koordinasi lintas kementerian agar perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang akan menikah untuk mengikuti Bimwin. Menurutnya, Kementerian Agama perlu menjalin komunikasi dengan kementerian yang membidangi ketenagakerjaan sehingga dunia usaha memahami pentingnya pembekalan pranikah.
Kewajiban mengikuti Bimwin diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Ketentuan yang berlaku sejak 30 Desember 2024 tersebut menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan.
Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Bimwin bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan serta mengelola kehidupan keluarga, memahami reproduksi sehat, dan menghadapi dinamika perkawinan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) huruf d menetapkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan Bimwin saat pemeriksaan nikah.
Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga menyiapkan skema kemitraan untuk memperluas akses layanan Bimwin. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, menjelaskan, bimbingan dapat dilaksanakan melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya, selain melalui KUA.
“Kekuatan kita hari ini ada pada kolaborasi. Kekuatan kita hari ini ada pada kerja sama,” kata Zayadi.
Ia menegaskan, penyelenggaraan Bimwin melalui lembaga mitra tetap harus memenuhi standar materi dan kualitas pembimbingan yang ditetapkan Kementerian Agama. Peserta juga tetap memperoleh sertifikat Bimwin resmi.
Melalui skema tersebut, calon pengantin yang terkendala waktu maupun akses diharapkan memiliki alternatif tempat dan jadwal untuk mengikuti bimbingan.
Upaya pengembangan layanan Bimwin ini sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar layanan keagamaan semakin berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kementerian Agama terus mengembangkan layanan KUA dan kemitraan agar Bimwin tidak sekadar menjadi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah dan maslahat.
Anty-Ramdhan/Sigit K
