Jakarta, Bimas Islam — Nilai perdamaian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga menjadi pedoman dalam merawat hubungan sosial dan menyelesaikan berbagai perselisihan di tengah masyarakat. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah islah, yaitu upaya memperbaiki hubungan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.
Dosen sekaligus pemateri Pelatihan Mediator Bersertifikat Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Anwar Saadi, menjelaskan, konsep islah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mengupayakan perdamaian ketika terjadi perselisihan, termasuk dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat membantu menemukan jalan penyelesaian.
Sekretaris BP4 itu juga menyebut, salah satu landasannya terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 9. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berselisih. Pesan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menjaga persaudaraan dan kehidupan bersama.
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Demikian pesan dalam Surah Al-Hujurat ayat 10. Sehingga semangat tersebut menjadi dasar penting dalam membangun upaya perdamaian, bukan memperbesar perbedaan atau mempertajam pertentangan,” paparnya.
Selain itu, Anwar menguraikan Surah Al-Baqarah ayat 182 yang memuat prinsip perbaikan dan pencegahan ketidakadilan dalam persoalan wasiat. Ayat ini memperlihatkan bahwa islah juga berkaitan dengan upaya meluruskan persoalan agar hak dan kepentingan pihak-pihak terkait tidak dirugikan.
Dalam konteks mediasi, upaya mendamaikan tidak cukup dilakukan dengan meminta para pihak menghentikan perselisihan. Mediator perlu memahami persoalan yang sebenarnya, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, serta mengidentifikasi kepentingan yang melatarbelakangi perbedaan. Dengan begitu, penyelesaian tidak berhenti pada meredakan ketegangan, tetapi juga menyentuh persoalan yang perlu dituntaskan.
Anwar juga memperkenalkan empat model mediasi, yaitu _settlement, facilitative, evaluative, dan transformative_. Model _settlement_ berorientasi pada tercapainya kesepakatan. Model _facilitative_ menempatkan mediator sebagai fasilitator komunikasi agar para pihak dapat merumuskan penyelesaian sendiri. Model _evaluative_ membantu para pihak mempertimbangkan persoalan berdasarkan hak dan kewajiban, sedangkan model _transformative_ berupaya memperbaiki hubungan dan cara para pihak memahami persoalan.
Keempat model tersebut dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakter persoalan dan kebutuhan para pihak. Dalam praktiknya, mediator juga perlu memahami perbedaan antara posisi dan kepentingan. Posisi merupakan tuntutan yang disampaikan seseorang, sedangkan kepentingan adalah kebutuhan atau alasan yang mendasari tuntutan tersebut. Menggali kepentingan membantu mediator membuka kemungkinan penyelesaian yang sebelumnya tidak terlihat.
Anwar turut menjelaskan pentingnya kaukus atau pertemuan terpisah dalam proses mediasi. Teknik ini dapat digunakan ketika mediator perlu menggali keterangan dan kepentingan masing-masing pihak secara lebih mendalam. Melalui komunikasi yang terarah, mediator dapat membantu para pihak memahami persoalan tanpa harus mempertemukan mereka sepanjang waktu.
“Prinsip islah juga relevan untuk menangani persoalan di luar keluarga, termasuk perselisihan terkait tanah dan wakaf. Dalam pemaparannya, Anwar mencontohkan sengketa tanah makam yang tidak disertai dokumen wakaf. Persoalan semacam ini membutuhkan penelusuran akar masalah dan kepentingan para pihak, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada tuntutan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hubungan sosial dan kemaslahatan bersama,” paparnya.
Anwar menambahkan, pemahaman tentang islah sejalan dengan upaya Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar dalam menghadirkan layanan keagamaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Bagi aparatur Ditjen Bimas Islam, nilai tersebut dapat menjadi bekal dalam menghadapi beragam persoalan pelayanan, baik yang berkaitan dengan keluarga, wakaf, masjid, maupun kehidupan sosial-keagamaan. Pelatihan mediator yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini diharapkan memperkuat kemampuan aparatur dalam memfasilitasi dialog, menjaga sikap netral, dan membantu masyarakat menemukan penyelesaian secara damai,” tandasnya.
Anty-Ramdhan/Sigit K
