Buka Rakernas, Wamenag: Program Bimas Islam Harus Berorientasi Perubahan Perilaku Umat

Jakarta, Bimas Islam— Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi’i mengungkapkan, program Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam harus berorientasi pada perubahan perilaku umat, bukan sekadar pencapaian angka-angka anggaran. “Kita tidak berada di ruang fiskal, tetapi berada di ruang nilai, kesadaran, dan perilaku sosial,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026 yang digelar di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/26).

Wamenag juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian kerja jajaran Bimas Islam sepanjang 2025, terutama dalam konektivitas program dengan agenda strategis nasional. Namun, ia juga menekankan bahwa indikator keberhasilan harus melampaui angka anggaran. “Negara bekerja dalam skala besar dengan investasi fiskal yang signifikan, tetapi kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh publik,” kata Wamenag.

Romo Syafii menyebut, tantangan utama ke depan bukan lagi sekadar menyusun program, tetapi memastikan dampak sosial, ekonomi, dan kesadaran ekologis tercipta di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa program yang hebat sekalipun tidak berarti bila tidak mengubah kondisi sosial umat secara langsung. “Kita tidak terfokus pada program, tapi pada dampaknya bagi kesadaran mereka terhadap hasil kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Dari sisi layanan, Wamenag mencatat perlunya integrasi data nasional untuk masjid dan musala di Indonesia. Ia memaparkan, Indonesia memiliki lebih dari 317.000 masjid dan 389.000 musala, namun pengelolaan data masih terfragmentasi. “Kita perlu mempunyai data yang valid,mulai kondisi fisik, partisipasi jemaah, hingga demografi agar pembinaan masjid benar-benar efektif,” ujarnya.

Wamenag juga mengungkapkan pentingnya tata kelola data yang transparan dan analitis. Saat ini, meskipun terdapat banyak aplikasi, fungsi data belum mampu menjelaskan gambaran komprehensif secara cepat dan akurat. “Tanpa blueprint yang jelas, kita hanya bekerja keras, tapi hasilnya tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis,” katanya.

Dalam sambutannya, Wamenag memberikan catatan moral bagi aparatur Bimas Islam sebagai garda terdepan Kemenag. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus dijaga dengan integritas dan keteladanan. “Kalau kita membuat salah, terutama dalam kementerian agama, dampaknya jauh lebih berat. Maka kita harus menjaga kepercayaan, kesabaran, dan sikap profesional,” ujar Wamenag.

Lebih jauh, Wamenag juga mencatat tren penurunan angka pencatatan pernikahan nasional selama beberapa tahun terakhir sebagai salah satu ilustrasi perlunya pendekatan yang lebih berbasis data dan dampak sosial di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, daerah memiliki peran strategis karena paling dekat dengan umat. “Kabupaten adalah simpul strategis negara yang paling dekat dengan rakyat. Kita harus baca datanya secara jernih,” katanya.

Menutup sambutannya, Wamenag kembali menegaskan urgensi perubahan orientasi kerja Bimas Islam dari sekadar target administratif ke perubahan nyata dalam kehidupan umat. “Tugas kita bukan hanya mengumpulkan data, tetapi memastikan program keagamaan benar-benar berdampak pada keimanan, perilaku, dan kesejahteraan umat,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama, Abu Rokhmad mengatakan, Rakernas Bimas Islam 2026 momentum untuk memperkuat perencanaan berbasis dampak (impact-based planning). Hal ini dipandang sebagai strategi penting mengingat keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi Kementerian Agama pada tahun anggaran 2026.

“Kita tidak bisa lagi hanya merencanakan berdasarkan belanja, tetapi harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur bagi umat,” ujarnya.

Abu menyampaikan, pendekatan perencanaan berbasis dampak juga menjadi respons terhadap dinamika sosial yang bergerak cepat serta tantangan global, termasuk krisis lingkungan. Dalam konteks tersebut, Bimas Islam menempatkan efisiensi sebagai strategi untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan daya jangkau program pembinaan umat. “Efisiensi dipahami bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan menghasilkan dampak nyata,” tegasnya.

Abu menyebut, Rakernas 2026 mengusung tema besar “Menyiapkan dan Melayani Umat Masa Depan” dengan tagline “Terwujudnya Implementasi Perilaku Ekoteologis di Indonesia”. Tema ini menjadi landasan bagi Ditjen Bimas Islam untuk memperkuat pembinaan umat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga mampu menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan. “Kita ingin membangun umat yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga peduli terhadap alam dan lingkungan sebagai bagian dari iman,” katanya.

Selain menegaskan arah kebijakan, Rakernas juga menjadi forum konsolidasi nasional untuk mengevaluasi capaian kinerja Ditjen Bimas Islam. Salah satu indikator yang menjadi fokus adalah Indeks Pembangunan Bidang Agama, yang mencakup kualitas kehidupan beragama dan kepuasan layanan. “Indeks ini membantu kita melihat secara objektif, apakah layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Abu memaparkan sejumlah capaian Indeks Pembangunan Bidang Agama pada pengukuran terbaru, antara lain Indeks Kualitas Kehidupan Beragama sebesar 78,8 dan Indeks Kepuasan Layanan Dakwah Berdampak 80,9. Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Penyuluh Agama Islam mencapai 84,4 dan Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan 82. “Angka-angka ini menunjukkan layanan kita berada pada kategori baik dan terus terjaga secara nasional,” kata Abu.

Meski demikian, Abu menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Ia menyoroti Indeks Kualitas Pelayanan Zakat dan Wakaf yang berada pada skor 57,2, yang menurutnya menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat dan wakaf, termasuk aspek distribusi hingga pengembangan aset wakaf yang berkelanjutan. “Kita harus terus memperkuat tata kelola dan inovasi layanan, agar zakat dan wakaf benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujarnya.

Abu mengajak seluruh jajaran Bimas Islam untuk menjadikan Rakernas sebagai momentum penguatan kolaborasi dan komitmen dalam menyiapkan umat masa depan. Ia menegaskan, efisiensi, kolaborasi, dan nilai-nilai keislaman menjadi pilar utama dalam menyusun program dan layanan keagamaan ke depan. “Mari kita jadikan pencapaian 2025 sebagai pijakan untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik, lebih adaptif, dan lebih berdampak bagi masyarakat di masa depan,” pungkasnya.

Tampak hadir Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Burhanuddin Muhtadi, Pendakwah Muda Habib Husein bin Ja'far Al Hadar, dan seluruh pimpinan di Bimas Islam Kemenag.

An/Mr