Catatan Perjalanan Menag, Sebuah Upaya Rekonsiliasi Kasus Syiah Sampang

Sampang, bimasislam--  Selaku Menag baru yang mendapat amanah dari Presiden untuk bisa mengurus hal ihwal di bidang agama, saya merasa perlu untuk berkunjung ke Madura untuk mendengar dan mendapat masukan dari berbagai pihak terkait perkembangan terakhir penyelesaian konflik Sampang.
 
Demikian pengantar sambutan Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada pihak-pihak yang dikunjunginnya di Pamekasan, Sampang, dan Sidoarjo Jawa Timur. Belum genap dua bulan dilantik sebagai Menag, dirinya  mengaku ingin banyak mendengar masukan dari ulama, tokoh masyarakat di Sampang, serta para pengungsi di lokasi pengungsian GOR Sidoarjo.
 
Sebagaimana diketahui,  telah terjadi konflik horizontal di Sampang karena adanya perbedaan faham keagamaan, Sunni dan Syiah. Imbas dari konflik tersebut, sebagian masyarakat Sampang diungsikan dari tempat tinggalnya dan sekarang mereka ditempatkan di sebuah rumah susun di Sidoarjo.
 
“Jadi dari semua pihak, saya ingin mendengar perkembangan terakhir yang terjadi terkait dengan kasus sampang ini,” terang Menag kepada pers, Pamekasan, Selasa (05/08).
 
Ikrar Taubatan Nasuha
Kunjungan Menag ke Madura diawali dengan silaturahmi ke Pengasuh Pesantren Misdad Putri KH Ali Karrar Shinhaji di Desa Lenteng Kecamatan Proppo, Pamekasan. Sebagai tokoh yang sangat dihormati dan mengetahui persoalan kasus Sampang, Menag merasa perlu untuk mendapatkan masukan dari Kyai Karrar.
 
“Saya ingin mendapat banyak masukan, info, saran dan pendapat, khususnya terkait perkembangan umat Islam, tidak hanya di Madura, dalam rangka  mengemban amanah sebagai Menag,” tuturnya.
 
Kepada Menag, Kyai Karrar menjelaskan bahwa  masyarakat Madura yang terdiri dari empat Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), mempunyai sifat yang khas, antara lain masyarakat Madura sangat ta’assub dan fanatik terhadap guru.
 
“Apa yang disampaikan oleh para guru dan sesepuh, masyarakat Madura sangat memegang teguh. Bila  ada suatu paham atau aliran atau apapun namanya yang masuk ke Madura dan dipandang tidak sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh para guru, itu tidak mudah diterima,” jelas Kyai Karrar. 
 
“Bahkan bisa menjadi penyebab konflik, seperti  yang  terjadi di Sampang,” imbuhnya.
Kasus sampang, lanjut Kyai Karrar, bersumber dari paham yang dikembangkan orang Madura yang belajar di luar Madura dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sesepuh dan guru Madura. “Mereka masuk dengan membawa paham itu, lalu ditolak,” kata Kyai Karrar.
 
Meski demikian, Kyai Karrar menolak anggapan bahwa masyarakat Madura tidak toleran. Menurutnya,  kerukunan beragama di Madura sangat harmonis, tidak pernah ada pertengkaran antar agama. “Kami menganggap mereka (orang-orang non muslim, red) itu bukan penoda agama, tapi memang agama tersendiri. Jadi jangan dianggap Madura itu anti toleransi agama. Alhamdulillah tidak pernah ada pertengkaran antara Islam dan Kristen,” tutur Kyai Karrar.
 
Ditanya Menag mengenai solusi terkait konflik Sampang, pengasuh pesantren ini berharap masyarakat Sampang yang sekarang sedang mengungsi untuk bertaubat, sebelum dikembalikan kembali ke tempat asalnya. “Sudah menjadi kesepakatan antara masyarakat, ulama, dan pemerintah bahwa tidak mengembalikan mereka kecuali sudah terbukti taubatan nasuha,” terang Kyai Karrar. 
 
Terkait taubatan nasuha, Kyai Karrar menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan surat ikrar yang terdiri dari 10 pernyataan, yaitu: Pertama, membaca dua kalimah syahadat; Kedua, menyatakan bahwa agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad dan disebarkan oleh para sahabat, termasuk Khulafa’ Rasyidin dan diteruskan oleh generasi para ulama ahluussunnah wal jamaah.
 
Ketiga,menyatakan bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan umat Islam dan dibaca juga dijadikan pedoman sejak zaman para Sahabat sampai hari kiamat adalah asli dan tidak pernah mengalami perubahan atau penggantian; Keempat, bahwa para sahabat nabi adalah orang-orang pilihan Allah dan diridla Allah; Kelima, bahwa pemimpin Islam yang sah setelah Baginda Nabi adalah khalifatu Rasulillah Abu Bakar, lalu Umar bin al-Khottob, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib;
 
Keenam,Sitti Aisyah, Sitti Hafshoh dan semua istri Baginda Nabi adalah wanita-wanita pilihan Allah dan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa besar; Ketujuh, bahwa aliran yang dianut dan diajarkan oleh Tajul muluk cs adalah ajaran sesat dan menyesarkan; Kedelapan, bahwa fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan ajaran syi’ah adalah benar dan kami mendukung sepenuhnya;
 
Kesembilan,bahwa kitab-kita rujukan Syi’ah seperti Al Kafi karya Al-Kulaini dan lainnya adalah kitab sesat dan menyesatkan; dan Kesepuluh,  dengan penuh kesadaran saya kembali ke Mazhab Ahlussunah wal Jamaah dan mengakui 9 ikrar yang telah saya sebutkan di atas, disaksikan Allah dan rasulullah, para ulama, tokoh masyarakat, dan aparat Pemerintah yang hadir di majelis ikrar ini.
 
Menurut Kyai Karrar, lembar ikrar ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang akan bertaubat dengan dibubuhi materai 6 ribu.
 
Aspirasi Melalui Ulama
Dari Pamekasan,  Menag melanjutkan kunjungannya  ke lokasi konflik Sunni-Syi’ah di Karanggayam dan Buluk Uren, Sampang. Akses yang cukup sulit memaksa Menag untuk berpindah ke mobil minibus (SUV) patwal. Jarak dari jalan raya ke Desa Karanggayam sekitar 5 km dengan akses jalan setapak yang cukup menantang dan susah dilewati jenis mobil sedan.
Di Karanggayam, Menag diterima oleh tim rekonsiliasi yang tergabung dalam tim lima dan tokoh masyarakat setempat. Pertemuan ini digelar di gedung SDN Karanggayam, tidak jauh dari rumah Tajul Muluk yang sudah tinggal bekas-bekasnya saja. Saat itu, Menag didampingi oleh Kakanwil Kemenag Jatim Mahfud Sodar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Abdu A’la.
 
Kepada para tokoh masyarakat Karanggayam, Menag mengaku bahwa apa yang dilakukan sekarang dalam rangka untuk mengetahui perkembangan terakhir sebelum kemudian merumuskan langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama dalam rangka mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi.
 
Menag mempersilahkan tokoh yang hadir untuk menyampaikannya secara bebas dan terbuka, tanpa harus ditutup-tutupi.
 
Abdul Malik, perwakilan dari tokoh masyarakat menyampaikan bahwa kondisi terkini di dua desa ini yang sangat aman dan kondusif. Abdul Malik berharap kondisi ini bisa dipertahankan sehingga suasana yang sejuk dan adem ini bisa terus berlangsung. Terkait penyelesaian konflik, Abdul Malik menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Karanggayam disalurkan melalui ulama dan nantinya ulama yang akan menyampaikan kepada  umara (Pemerintah).
 
Hal sama disampaikan Mukhlis, bahwa rasa aman sekarang dirasakan masyarakat. Menurut Mukhlis, solusi bagi konflik ini adalah dengan membimbing para pengikut Syi’ah itu agar bertaubat. Mukhlis mengaku bahwa mereka yang sekarang ada di pengungsian juga adalah saudara-saudara mereka sendiri. 
 
Ahsan Jamak juga menyampaikan hal yang sama, meminta warga Sampang yang sedang di pengungsian agar bertaubat sebelum kembali lagi ke Sampang. Ahsan mengakui bahwa Karanggayam dan Buluk Uren termasuk  daerah pedalaman yang sangat ketinggalan dari banyak sisi, baik pendidikan, ekonomi, pembangunan dan lainnya. Dari ketertinggalan itu, Ahsan mengaku  masyarakatnya  mudah untuk ‘ditipu’ oleh orang sini juga yang mencari ilmu keluar dan ternyata tidak sepaham dengan paham yang sudah ada di sini.
 
Ahsan berharap para pejabat dari  wilayah dan pusat dapat mengajak mereka kembali kepada ajaran ahlus-sunnah wal jamaah. Menurutnya,  sebelum mereka kembali kepada ajaran ahlussunnah,  masyarakat belum bisa menerima  dan jika dipaksakan untuk disatukan, akan mudah  diadu domba. 
 
Terkait dengan masukan tersebut, Menag mengatakan bahwa intinya memang ada perbedaan paham dan masyarakat Karanggayam berharap agar mereka yang  berbeda itu bertaubat. Menag mengaku bahwa hal sama juga disampaikan oleh Kyai Qarar.
 
Namun, Menag mengatakan bahwa kalaulah kita menganggap bahwa orang yang sekarang berada di pengungsian itu adalah “tersesat”, maka sebaiknya tidak dijauhi, akan tetapi diberi pengertian dan pemahaman. “Kewajiban kita semua untuk bisa memberikan hal-hal yang benar agar mereka yang ‘tersesat’ itu bisa kembali,” terang Menag.
 
Bak Air dan Minyak
 
Dari Karanggayam, Menag mengunjungi KH Shafiyuddin, pengasuh Pesantren Darul Ulum Sampang. Proses dialog antara Menag dan Kyai Shafiy cukup interaktif. 
 
Ditanya Menag mengenai  masalah konflik Sampang, menurut Kyai Shafiy itu sudah  seperti minyak dan air yang sulit ketemu. 
 
Lantas apakah itu berarti mereka yang mengungsi  tidak mungkin bisa kembali? Kyai Shafiy menjelaskan bahwa itu mungkin jika mereka mau bertaubat ke ajaran Ahlussunnah. 
 
Bukankah tidak dibenarkan  memutus tali persaudaraan, meski berbeda keyakinan? Bukankah meski sampai wafat Abu Thalib belum mengikrarkan keislamannya, tapi hubungan persaudaraannya dengan Rasulullah tetap terjaga? Tentang ini, Kyai Shafiy menjelaskan bahwa masalahnya adalah Tajul telah melakukan penodaan dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang ini tidak asli.
 
Pulang Tanpa Syarat dan Dialog Akar Rumput
 
Kunjungan Menag ditutup dengan melihat langsung kondisi masyarakat Sampang yang sudah dua tahun hidup di lokasi pengungsian, Sidoarjo. Menag pun menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pengungsi.
 
Kepada Menag, Iklil (adik Tajul) yang menjadi salah satu ustaz dalam kelompok tersebut mengatakan keinginannya untuk pulang dan hidup rukun bersama masyarakat dengan agama dan keyakinan apapun. “Intinya kami ingin hidup damai,” tegas Iklil.
 
Iklil berharap, pemulangan masyarakat pengungsi ke Sampang ini akan dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang ada karena memang sejak awal masalahnya adalah kesalahpahaman.
 
Nasir juga mengharapkan hal yang sama agar Pemerintah dapat berperan dalam membina kerukunan dan memulangkan mereka ke kampung halaman.  Menurutnya, konflik telah mengakibatkan  hak konstitusi mereka sebagai warga Negara terabaikan.  Pendidikan mereka pun menjadi tertunda. Nasir berharap ke depan tidak ada lagi tekanan  terkait pilihan paham yang diyakininya yang dilindungi konstitusi.
 
Pernyataan lebih tegas disampaikan oleh  M Zaini. Menurutnya, warga di pengungsian bersedia dipulangkan, akan tetapi tanpa persyaratan apapun. “Kami tidak mau pulang, kalau dengan syarat tertentu,” tegasnya. 
 
“Kami mau dipulangkan tanpa ada paksaan atau iming-iming apapun,” tambahnya.
Zaini mengaku sudah sangat rindu dengan kampung halamannya. Pemuda ini juga mengaku bahwa yang menolak mereka hanya beberapa oknum saja. Sebab, pada moment lebaran Syawwal lalu, bahkan tidak sedikit keluarga mereka yang berkunjung ke lokasi pengungsian dan diterima dengan baik.
 
Hal sama juga disampaikan oleh perwakilan dari Kontras yang ikut hadir, Andi. Menurutnya, ada jarak pemahaman antara masyarakat yang mengungsi di Sidoarjo dan di Sampang. Di Sampang, lanjut Andi, yang menyuarakan konflik adalah para tokoh yang kemudian turun ke bawah. 
 
Andi mengusulkan perlunya dialog akar rumput antara warga  pengungsian dengan masyarakat di Sampang  tanpa ada jarak yang diciptakan oleh para tokoh agama di Sampang. Andi berharap, waktu Menag yang pendek ini bisa dimanfaatkan untuk menginisiasi terjalinnya dialog antar akar rumput  yang langsung dan tanpa dibatasi.
 
Nur Kholis menguatkan apa yang disampaikan Andi. Dia berkisah bahwa sekitar setahun lalu, sudah pernah dilakukan perdamaian (ishlah). Ishlah tersebut, baginya menjadi  modal penting untuk kembali ke kampung. Sayangnya, lanjut Nur Kholis, Pemerintah tidak melanjutkan proses ishlah tersebut karena dianggap tidak melibatkan tokoh agama dan Pemerintah.
 
Nur Kholis mengaku bahwa ishlah tersebut memang dirajut pada tingkat akar rumput saja. “Kami berkomuniksi dengan warga di sana. Kami berharap modal ini dilanjutkan. Ishlah ini kami harap dilanjutkan,” tuturnya.
 
Ali Ridla dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang juga hadir pun sependapat bahwa  ishlah akar rumput  bisa menjadi modal luar biasa. “Jika di tingkat akar rumput sudah clear, mungkin nanti akan muncul hal-hal positif lainnya,” harap Ali Ridla.
 
Demikian catatan perjalanan panjang Menag untuk mendengar dan mencari solusi atas konflik Sampang. Menurutnya,  Agama adalah keyakinan yang tidak mudah untuk dipaksakan.
 
“Setiap kita mempunyai kebebasan untuk meyakini apa yang diyakini. Hanya, perselisihan dan gesekan muncul ketika antar keyakinan saling menafikan atau menegasikan,” terang Menag.
 
Toleransi Sebagai Kunci
 
Setelah mendengar berbagai saran dan masukan, Menag optimis bahwa konflik akan mudah diatasi, kalau ada toleransi di antara kita.  Menurutnya, seringkali kita lebih banyak menuntut orang untuk mengerti diri kita. Padahal, lanjut Menag, di tengah perbedaan yang ada, lebih baik bagaimana kita memahami atau mengerti perbedaan yang ada.
 
“Perbedaan berpotensi menjadi problem jika masing-masing pihak menuntut untuk lebih dimengerti. Kita akan mendorong agar semua pihak bisa lebih memahami orang lain yang berbeda, bukan menuntut dipahami,” jelasnya.
Terkait dengan pemulangan pengungsi, Menag mengatakan bahwa Pemerintah dari dulu ingin membantu memulangkan. Masalahnya, masyarakat di sana yang sebenarnya bersaudara itu masih menghendaki adanya persyaratan. Sementara masyarakat yang di pengungsian meminta agar proses pemulangan tanpa disertai syarat apapun.
 
“Pemerintah tentu harus menjembatani. Sebab, di satu sisi ada yang boleh kembali tapi dengan syarat, sementara di sini lain ingin kembali tanpa syarat. Ini yg harus dipertemukan,” tutur Menag.
 
Menag berharap dalam kondisi seperti ini, masing-masing pihak dapat berjiwa besar. Menurutnya, dalam konteks yang seperti ini, toleransi menjadi hal penting, yaitu bagaimana kita memahami orang lain yang berbeda, tidak menuntut untuk dipahami.  “Masing-masing pihak perlu sadar akan itu,” katanya.
 
Sebagai Menag baru, lanjutnya, putra KH Saifuddin Zuhri (alm) ini mengaku akan mencoba mencari titik temu. Namun harus dipahami, bahwa semaksimal apapun usaha Pemerintah, tidak akan berarti jika di antara pihak yang berselisih tidak mempunyai keinginan untuk saling memahami.
 
“Jadi kedua belah pihak inilah yang perlu dibangun toleransinya. Kami akan mendukung proses ini agar bisa lancar dan cepat, tapi sifatnya dukungan saja. Yang paling menentukan justru pihak yang di sini dan di kampung sana,” jelas Menag.
 
“Saya meminta kepada para ulama dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama menurunkan ego masing-masing agar bisa dicapai titik temu. IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, red) dan ABI pun mempunyai tugas yang sama dalam mempertemukan persoalan ini,” tambahnya.
Menag mengajak semua pihak untuk tetap membangun optimisme bahwa persoalan ini bisa diselesaikan. “Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi saya optimis bisa menyelesaikan ini karena ada keinginan untuk kembali pulang dari kalian semua. Mudah-mudahan Allah mempertemukan hati kita semua sehingga persaudaraan ini bisa diraih kembali,” harap Menag disambut amin para pengungsi. (mkd/foto:pinmas)