Padang, bimasislam— Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenperaf) menunjuk Sumatera Barat (Sumbar) sebagai satu dari 10 provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. Pada saat pengumuman Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 digelar pada tanggal 21 September lalu, tidak tanggung-tanggung, Sumbar memborong empat kategori penilaian, menyaingi Provinsi NTB yang sudah duluan gencar mempromosikan wisata halal di daerahnya.
Keempat kategori itu adalah, Destinasi Wisata Halal Terbaik, Restoran Halal Terbaik (RM Lamun Ombak), Destinasi Kuliner Terbaik, dan Biro Perjalanan Wisata Halal Terbaik. Penilaian yang digelar oleh Tim Percepatan dan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) Kemenperaf RI itu dilakukan dengan cara voting yang mencapai 115.462 suara.
Atas dasar prestasi tersebut, semua stakeholder yang ada di Sumbar semakin semangat dan mulai berbenah untuk mendukung Sumbar sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Dengan tagline: “Moslem friendly Destination” atau daerah wisata ramah muslim, segala sesuatunya pun disiapkan dimulai dari gerakan penyadaran pentingnya produk halal, pembangunan infrastruktur, sampai pada promosi besar-besaran.
“Intinya, wisata halal itu kan bagaimana membuat wisatawan muslim merasa nyaman karena selain mereka berwisata mereka juga bisa beribadah sebagaimana biasanya,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumbar, Didit P. Santoso kepada bimasislam di ruangkerjanya di Padang, Kamis (22/9).
Didampingi Sekretaris Dinas Karnelis Kamaruddin, Didit menjelaskan, untuk mewujudkan Sumbar sebagai destinasi wisata halal, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal, pembangunan infrastruktur pendukung, dan promosi. Untuk tahun ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar menargetkan akan ada 20 usaha, termasuk hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh yang sudah tersertifikasi halal. Keduapuluh tempat usaha itu dipilih berdasarkan tingkat popularitas yang selama ini dikunjungi oleh wisatawan.
“Kita melakukan pendampingan sampai usaha mereka sudah tersertifikasi halal, ujar Didit seraya mencontohkan usaha yang akan disertifikasi adalah Sate Mak Syukur di Padang Panjang dan Hotel Sofyan di Padang.
Untuk Infrastruktur seperti hotel, selain restorannya telah memiliki sertifikat halal, menurut Didit, pada setiap kamar juga harus memenuhi kaidah-kaidah halal seperti tersedianya arah kiblat, sajadah, Al-Qur’an, tempat pengambilan air wudhu, urinoir yang unautomatic, dan closet yang memiliki hand shower. Sedangkan di tempat wisata, seperti pantai, harus tersedia masjid/mushalla dan MCK yang bersih dan memadai.
“Kita juga mendorong agar masjid dan mushalla yang ada di sepanjang jalan, terutama yang termasuk koridor wisata, agar memiliki toilet dan tempat wudhu yang bersih,” tambahnya.
Didit menuturkan, tidak tertutup kemungkinan ke depan akan diatur jam operasional kolam renang berdasarkan jenis kelamin. Kemenperaf sendiri sudah menawarkan pola-pola tertentu bagaimana antara laki-laki dan perempuan terpisah ketika memakai kolam renang.
“Untuk tidak menapikan wisatawan non muslim, maka pada hotel tertentu akan dibuat pengelompokan menjadi Hilal 1 dan Hilal 2. Hilal 1 boleh menggunakan alkohol tapi hanya digunakan non muslim, akan tetapi Hilal 2 tidak boleh ada alkohol dan betul-betul sudah teregistrasi,” jelas Didit.
Sementara dari sisi promosi yang dilakukan, salah satunya, kata Didit, dengan mengikuti berbagai kompetisi, termasuk Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 yang dilaksanakan oleh KemenperafRI.
Ditanya soal target kunjungan wisata ke Sumbar setelah adanya deklarasi destinasi wisata halal ini, Didit mengaku pihaknya tidak muluk-muluk dalam memasang target. Dia hanya berharap ketika ada even-even keislaman baik berskala nasional maupun internasional, Sumbar bisa menjadi pilihan pemerintah untuk ditunjuk sebagai tuan ramah.
Didit mengakui, selama ini pepatah “Adat bersandi syara’, syara’ bersandikitabullah” dianggap tidak kontekstual terhadap hal-hal yang berbau pariwisata. Alhasil, dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki kurang mendapat perhatian untuk dikembangkan sebagai industri pariwisata.
“Namun dengan Sumbar sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia, akan terus kita kampanyekan” pungkas Didit.
Kemenag Dukung Wisata Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan dan Binsyar) mendukung secara maksimum Sumbar sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Sebab, mendorong halal menjadi gaya hidup umat Islam juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Agama.
Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Damri Tanjung mengatakan, bentuk dukungan yang diberikan antara lain: telah melaksanakan soft launching ‘Sumbar sebagai Provinsi Sadar Halal’. “Sejak tahun 2014 kita telah melaksanakan kegiatan sadar halal ini, seperti beberapa waktu lalu kita melaksanakan program “Halal Go To School”, yaitu untuk mengedukasi para siswa agar mengetahui produk halal ini seperti apa termasuk masa kadaluarsa suatu produk,” ujar Damri kepada bimasislam diruang kerjanya di Padang, Kamis (22/9).
Dengan menggandeng LPPOM MUI dan BPOM, Kemenag juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi gerakan sadar halal di 4 (empat) kabupaten. “Kita juga telah mengumpulkan Penyuluh Agama Islam di 2 (dua) lokasi yaitu di Kota Bukittinggi dan Kota Solok tapi melibatkan peserta seluruh kabupaten/kota untuk memberi bahan atau materi terkait dengan produk halal, karena penyuluh adalah ujung tombak kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Damri mengakui, dakwah produk halal yang dilakukan selama ini belum sampai ke pasar tradisional. Oleh karena itu, Kemenag menjalin kerja sama dengan pengelola pasar untuk menyampaikan penyuluhan bagaimana melakukan penyembelihan unggas agar sesuai kaidah halal.
“Pernah kita lihat langsung pedagang ketika menyembelih ayam tetapi sambil merokok dan ngobrol dengan temannya. Kemudian ayamnya belum benar-benar mati tapi sudah dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tentu ini kan bukan cara yang benar,” tandas Damri.
Kepala Seksi Produk Halal Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Irda Hayati menambahkan, bentuk dukungan lain yang akan diberikan adalah dengan memberikan masukan kepada Gubernur terkait perlunya surat edaran bahwa kegiatan yang memakan dana APBN/APBD harus menggunakan hotel-hotel yang telah memiliki sertifikat halal.
“Apabila dianggap penting, perlu juga adanya MoU antara Kemenag dengan Pemda,” ujar Irda.
Irda mencontohkan, salah satu isi MoU itu nanti adalah mengatur soal pembuatan arah kibat di setiap kamar di hotel dan menetapkan siapa yang menjadi imam dan muadzin di setiap masjid/mushalla yang ada di tempat-tempat wisata.
Antusias
Berdasarkan pantauan bimasislam, sebagian besar usaha di Kota Padang belum bersertifikat halal. Meski demikian, para pelaku usaha di Kota Padang mengaku antusias dengan adanya deklarasi Sumbar sebagai destinasi wisata halal. Mereka juga tidak keberatan jika nantinya pemerinta daerah mewajibkan agar usaha mereka sudah bersertifikat halal.
“Tentu hal ini kita dukung, apalagi ini juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Yusifwan Rang Tuo Rajo Di Padang, pemilik Rumah Makan“Jaso Mande” yang terletak di jalan Raya Padang Painan KM. 22 Batung ini.
Demikian juga keberadaan MCK dan mushalla di tempat wisata Pantai Mandeh yang sempat dikunjungi bimasislam terlihat sangat tidak layak. Wisatawan tidak dapat berwudhu dan berbilas setelah berenang di pantai karena ketiadaan air tawar untuk mandi.
Seharusnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, apalagi Presiden Joko Widodo sudah dua kali berkunjung ke objek wisata Pantai Mandeh ini.
(insan-heru/bimasislam/foto:padangpanjang.go.id).
