Ditjen Bimas Islam dan Dukcapil akan Lanjutkan Kerjasama untuk Integrasi Data

Jakarta, bimasislam—Dalam rangka untuk integrasi data kependudukan, pernikahan, dan perceraian, dalam waktu dekat Ditjen Bimas Islam akan mengimplementasikan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Pada rabu (12/2), Kasubdit SIAK Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Hidayat, beserta dua stafnya berkunjung ke Bimas Islam untuk melakukan koordinasi pengintegrasian data. Sebagai langkah awal, Ditjen Bimas akan merealisasikan kerja sama sistem SIAK dan SIMKAH agar data kependudukan dimiliki oleh KUA dan data pernikahan dimiliki oleh Dukcapil secara realtime.

Dalam paparannya, Wahyu menyampaikan, “kami sangat berkepentingan terhadap data pernikahan sebagai data penting kependudukan. Selama ini, kami masih mengentri data secara manual tentang itu. Jika Bimas Islam sudah ada sistem pencatatan nikah dengan IT (SIMKAH) maka Kita bisa kerja sama sistem, sehingga data dapat terupdate secara otomatis”, tandasnya. Ketika ditanyakan tentang kerja sama Dukcapil dengan KUA se-Surabaya, Wahyu masih sangat menyayangkan bahwa itu berjalan masih satu arah. “Data yang kami miliki dapat diakses oleh KUA, namun data pernikahan di KUA tidak dapat kami peroleh, sehingga kami masih mengentri secara manual”. Namun, lanjutnya, “situasi ini masih kami maklumi, karena kita belum ada format atau standar kerja sama sistem agar seragam secara nasional”, tandasnya.

“Kami akan mempelajari dulu sistem pada SIMKAH untuk menemukan kemungkinan kerja sama sistem dengan terstandar. Minggu depan akan kami sampaikan, dan kalau sudah ada faormat yang baku baru bisa kita ekspos, tuturnya.

Hadir dalam rapat terbatas, Kasubdit Pemberdayaan KUA, Yayat Supriyadi, M. Si, Kasubag Data dan Sistem Informasi, Dr. Thobib Al-Asyhar, M. Si, staf teknis IT Bimas Islam, Ihsan Bayu Merdeka, dan dua staf Kasubdit SIAK, Kemendagri. Dalam sambutannya, Yayat menyampaikan bahwa Bimas Islam sangat senang upaya ini, sehingga ke depan data kependudukan dan pernikahan dapat terintegrasi. Jika kerja sama ini sukses, kita akan lanjutkan kerja sama dengan Badilag, Mahkamah Agung RI, tutupnya. (bieb/foto:ilustrasi)