Jakarta, bimasislam— Sebagai salah satu implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam, Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam menyelenggarakan sosialisasi di lingkungan pegawai (27/1). Pada hari pertama sosialisasi diikuti oleh unit Sekretariat Ditjen Bimas Islam, dan disusul Direktorat Urais dan Binsyar. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Bimas Islam mengatakan bahwa SKP merupakan salah satu langkah yang harus dilalui. Jika selama ini sudah banyak upaya untuk meningkatkan disiplin dan capaian kinerja, melalui SKP diharapkan pegawai semakin baik. Menurutnya, Bimas Islam telah berkontribusi cukup banyak terhadap penilaian reformasi birokrasi di Kemenag, meskipun sekarang Kemenag belum diikutkan dalam gerbong remunerasi K/L, tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam, Eddy Mawardi, MH menyampaikan bahwa SKP ini merupakan petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. “Selama ini kita telah mengenal DP3, yang kita buat setiap akhir tahun. Namun seperti kita ketahui, pengisian DP3 dirasa kurang obyektif, bahkan sering si bersangkutan mengisi sendiri, padahal harusnya atasannya yang membuat. Jadi, SKP ini semangatnya sebagai gantinya DP3, ujarnya.
Dalam pengamatan bimasislam, sosialisasi SKP diwarnai berbagai pertanyaan, khususnya terkait dengan sistem penilaian dan sanksi yang akan didapatkan pegawai jika tidak memenuhi target kerja. Salah seorang peserta, Kasubag Data dan Sistem Informasi, Thobib Al-Asyhar, mengusulkan agar sosialisasi SKP ini harus dijelaskan secara seimbang antara kemungkinan punishment dan reward. “Kami menginginkan ada penjelasan secara seimbang antara punishmen dan reward, sementara yang dijelaskan lebih banyak ancaman jika ini jika itu, dan seterusnya. Hal ini penting agar jenjang karier seorang pegawai menjadi jelas kalau seluruh sistem dijalankan dengan konsisten dan terbuka”, harapnya. (bieb/foto:bimasislam)
