Jakarta, Bimas Islam — Aparatur Kementerian Agama tidak hanya dituntut memahami prosedur layanan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan komunikasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan. Kemampuan mediasi dapat menjadi bekal untuk membangun dialog, mempertemukan kepentingan, dan mencari titik temu.
Keterampilan tersebut menjadi bagian dari Pelatihan Mediator Bersertifikat yang digelar Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum (OKH) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) bekerja sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pada 12–14 November 2026 di Jakarta.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Afwan Faizin, menjelaskan, mediator bertugas memfasilitasi proses perundingan, bukan mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berselisih. Karena itu, mediator perlu memahami tahapan mediasi sekaligus menjaga agar setiap pihak memperoleh ruang yang seimbang untuk menyampaikan pandangannya.
“Proses mediasi diawali dengan persiapan. Mediator perlu mengenali pihak-pihak yang terlibat, memahami gambaran persoalan, menyiapkan tempat pertemuan, dan menyusun strategi. Persiapan ini dapat disesuaikan dengan informasi baru yang muncul selama proses berlangsung,” jelas Afwan, Kamis (12/11/2026).
Setelah persiapan, Afwan menyebut, mediator perlu membuka pertemuan dengan memperkenalkan peran, tujuan, dan aturan mediasi. Aturan dasar, seperti tidak memotong pembicaraan, memberikan kesempatan yang seimbang kepada setiap pihak, serta menjaga kerahasiaan, perlu disepakati sejak awal agar proses berjalan tertib dan kondusif.
Dikatakannya, mediator kemudian memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan persoalan dari sudut pandang mereka. Dalam tahap ini, mediator harus menjaga netralitas, baik melalui pilihan kata, ekspresi, maupun sikap, sehingga tidak ada pihak yang merasa dihakimi atau lebih diutamakan.
“Dari penjelasan para pihak, mediator mengidentifikasi pokok persoalan dan menyusun agenda pembahasan. Langkah ini membantu menentukan isu yang perlu diselesaikan serta menjaga pembicaraan tetap terarah,” ungkapnya.
Afwan menjelaskan, mediator juga perlu menggali kepentingan di balik posisi atau tuntutan yang disampaikan para pihak. Dengan memahami kebutuhan masing-masing, mediator dapat membantu mereka melihat kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Jika diperlukan, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah atau caucus untuk menggali persoalan lebih dalam, dengan tetap memperhatikan persetujuan para pihak.
Menurut Afwan, keterampilan mediasi dapat diterapkan dalam berbagai layanan Bimas Islam. Di Kantor Urusan Agama (KUA), misalnya, kemampuan tersebut berguna untuk membangun komunikasi saat menghadapi persoalan keluarga maupun memberikan pendampingan dalam pembinaan keluarga sakinah. Keterampilan serupa juga dibutuhkan dalam layanan zakat dan wakaf, terutama ketika aparatur berhadapan dengan perbedaan pandangan atau kepentingan masyarakat.
Kemampuan mendengarkan setiap pihak, memahami pokok persoalan, dan membuka ruang dialog juga relevan dalam urusan kemasjidan, pembinaan paham keagamaan, serta persoalan sosial kemasyarakatan. Afwan menambahkan, proses mediasi diarahkan untuk membantu para pihak menemukan kesepakatan tanpa memaksakan kehendak mediator. Jika kesepakatan tercapai, hasilnya dapat dituangkan secara tertulis, baik untuk menyelesaikan seluruh persoalan maupun sebagian isu yang telah menemukan titik temu.
Selain Afwan Faizin, pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu dosen sekaligus Sekretaris Umum BP4 Pusat Anwar Saadi, dosen UIN Jakarta dan Universitas PTIQ Jakarta A. Juraidi, Nilmayety yang berpengalaman sebagai mediator di sejumlah pengadilan agama, serta psikolog Radhiya Bustan.
Anty-Ramdhan/Sigit K
