DRS. H. KHAERUDDIN

Pembawaannya tenang. Penampilannya sederhana. Begitulah kesan pertama ketika bertemu dengan Drs. H. Khaeruddin, Kasubdit Kemitraan, Direktorat Penerangan Agama Islam. Bagi sebagian orang yang belum mengenalnya, mungkin agak sungkan ngobrol dengannya, namun setelah kenal beberapa lama akan merasakan “nyaman” berdiskusi tentang banyak hal dengan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabapaten Sukabumi, Jabar, ini.

Dibesarkan di lingkungan Bimas Islam sejak menjadi pegawai, lelaki yang pernah menjadi Kepala KUA selama 8 (delapan) tahun ini memiliki pandangan bahwa bekerja harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Menurutnya, jika bekerja tidak ada keikhlasan dan tidak ada niat ibadah, maka tidak akan membawa banyak manfaat.
“Bekerja itu harus ikhlas, niatkan bekerja sebagai bagian dari amal ibadah agar memperoleh pahala dan memberi manfaat bagi orang lain”, tegasnya saat wawancara dengan bimasislam di ruang kerjanya (1/7).  
Selain itu, dalam bekerja dibutuhkan skill atau kemampuan yang memadai karena tingkat persaingan kerja, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, sangat tinggi.
“Unsur pertemanan atau kelompok terkait dengan pemilihan siapa menduduki jabatan apa sebaiknya diperkecil atau dihilangkan, agar dapat terpilih aparatur yang profesional. Profesionalisme kerja harus menjadi ukuran, sehingga dia mengerti tugas dan fungsinya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kantor”, harapnya.

Selain itu, hal penting dalam bekerja adalah adanya sistem keterbukaan bekerja, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga, menurutnya, akan tumbuh budaya kerja yang baik, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dan wewenang, dan hasil kerja yang akuntabel.

“Selama ini, kita lebih banyak bekerja pada hal-hal rutin. Dari tahun ke tahun, yang kita kerjakan itu-itu saja. Materinya sama, lokasinya sama, dan pesertanya juga sama. Sehingga kita sibuk pada masalah-masalah yang kurang memberi manfaat kepada banyak orang. Ini yang sering membuat saya mulai bosan, padahal saya suka ide-ide yang menantang”, tukasnya.

Ditanya soal pelaksanaan tugas dan fungsinya selama dirinya menjadi Kasubdit Kemitraan, mantan Kasie Urais Kemenag Kota Depok ini mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak dalam menjalankan banyak program, seperti BNPT, yaitu program deradikalisasi. Dengan BNN untuk penganggulangan penyalahgunaan NARKOBA, dan praktisi yang membidangi pornografi untuk menanggulangi merebaknya kasus-kasus pornografi dan dampaknya terhadap lingkungan.     

Satu kemitraan penting yang telah, sedang, dan akan dilakukan pihaknya dalam rangka pembinaan umat adalah kerja sama dengan Ormas-ormas Islam. Sebagai pilar penting umat, Orang Islam harus lebih banyak perannya agar umat atau jamaahnya dapat lebih berdaya dalam semua aspek kehidupan. Hal yang sangat disesalkan mantan Kasie Penais dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Kota Depok ini adalah minimnya sinergitas antar Ormas Islam.

“Menurut saya, jumlah Ormas Islam di Indonesia itu terlalu banyak. Masing-masing bergerak sendiri-sendiri tanpa ada sinergitas yang baik. Ormas Islam sebaiknya memiliki wilayah garapan pembinaan yang terkonsep dengan baik. Selama ini, Ormas Islam yang telah bekerja pada wilayahnya masing-masing adalah NU dan Muhammadiyah. NU bekerja pada bidang pesantren, Majelis Taklim, dan pemberdayaan umat. Sementara Muhammadiyah bekerja pada wilayah pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, Rumah Sakit, dan pengembangan amal usaha yang baik. Jika masing-masing Ormas Islam memiliki spesialisasinya seperti ini, niscaya umat dapat tergarap dengan baik”, tuturnya.

Ketika disinggung soal peran MUI, pria Betawi-Sunda ini menyatakan bahwa MUI sebenarnya gabungan dari berbagai Ormas Islam, namun fungsi koordinatif belum berjalan dengan baik.
“Hal yang perlu mendapat perhatian dari Ormas Islam terkait dengan permasalahan nyata umat diantaranya adalah masalah pengembangan ekonomi Islam, fenomena radikalisme agama dan munculnya aliran sempalan, permisifme umat dan maraknya pornografi dan pornoaksi, serta peredaran NARKOBA yang semakin memprihatinkan. Tugas Ormas Islam adalah bagaimana dapat mengurai problem-problem itu bersama dengan pemerintah. Hasil Kongres Umat Islam yang diselenggarakan MUI di Yogyakarta itu sangat bagus, dan masalahnya selalu di level implementasinya”, ujarnya.

Dalam obrolan dengan bimasislam, pria yang pernah menjadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, ini juga memberi catatan bahwa Bimas Islam seharusnya dapat menindaklanjuti terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemenag. Banyak hasil penelitian bagus dari Balitbang yang dapat dijadikan pijakan program pembangunan kehidupan umat beragama.
“Balitbang itu memiliki data berdasarkan hasil-hasil penelitian. Data-data itu bisa kita pelajari, kita koordinasikan dengan berbagai pihak, dan kita berikan solusi. Juga harusnya sejak awal kita memiliki peta dakwah, apa dan bagaimana kita harus bekerja. Jika kita bekerja tanpa didasarkan pada peta dakwah, maka kita hanya melakukan hal rutin yang tidak banyak manfaat”, tukasnya.

Di akhir pembicaraan dengan bapak empat anak ini, bahwa Direktorat Penerangan Agama Islam memiliki peran penting di tengah masyarakat. Keberadaan penyuluh agama Islam idealnya menjadi solusi bagi problem-problem keummatan, seperti terlibat aktif dalam penanganan aliran sempalan dan radikalisme agama. Akan tetapi semua itu belum berjalan dengan baik yang masih membutuhkan perhatian dan kerja keras bagi Bimas Islam dan Kemenag pada umumnya. (thobib/foto:koleksi-pribadi)