Hj. Hilda Inayah, S.S.

Profil Bulettin Bimas Islam kali ini mengangkat sosok yang sudah tidak asing di kalangan pegawai. Ia adalah Hj. Hilda Inayah, SS, Kasubbag Perbendaharaan dan Keuangan pada Sekretariat Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama.
 
Dibalik kelembutannya, Mbak Hilda, demikian perempuan berkacamata itu akrab disapa, merupakan sosok yang tumbuh dan dilatih dengan kemandirian sejak masih belia. “Kami tujuh bersaudara, seluruhnya sudah punya penghasilan sendiri sejak masih sekolah,” demikian wanita yang tinggal di bilangan Citayam itu berkisah saat disambangi bimasislam di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Agama lantai 6, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.
 
Mbak Hilda mengatakan sifat mandiri itu terus dilakoninya hingga ke bangku universitas. Ia pernah membuka les privat di rumahnya untuk siswa-siswi SD dan SMP, bekerja di perusahaan travel, dan lain sebagainya. Orangtuanya tidak pernah membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, semua dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bahkan, selorohnya, saat masih di bangku SMA ia pernah dilamar oleh seorang laki-laki, namun lamaran itu kandas lantaran orangtuanya tak merelakan ia berpisah dari orangtua sebelum punya penghasilan yang cukup. Kemandirian seakan menjelma senjata waskita yang diberikan kedua orangtua untuk seluruh anak-anaknya.
 
Istri dari Rohendi Suryadinata itu memetik hikmah dari prinsip pendidikan orangtuanya tersebut. Dari sifat mandiri itu, ia kemudian tumbuh sebagai pribadi yang tegar dan peduli kepada sesama. Siapa nyana, kemandirian dan kepedulian itu akhirnya mengantarkan ibu tiga anak ini sebagai ASN di lingkungan Ditjen Bimas Islam.
 
Sebelum bekerja di Kementerian Agama, wanita kelahiran 16 Juli 1968 itu pernah melakoni pekerjaan selama 12 tahun sebagai pegawai Kementerian Pertanian (dulu masih bernama Departemen Pertanian). Latar belakangnya sebagai sarjana sastra Inggris membawa ibu dari Helmina Ratu Mahera, Mohammad Fadli Razak, dan Ahmad Zain itu sebagai mediator kerjasama Goverment to Goverment (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Japan International  Cooperation Agency (JICA) di bidang Block Grand bantuan pertanian. Di sana, setiap hari ia terus berhubungan dengan para ekspatriat dari Negara Matahari Terbit itu.
 
Dua belas tahun kenyang di Kementerian Pertanian, wanita yang tumbuh mandiri ini mencoba hal baru dengan mengikuti tes penerimaan PNS di Kementerian Agama. Hasilnya, ia diterima sebagai staf Tata Usaha sebuah Madrasah Tsanawiyah di Jakarta, sekaligus sebagai “guru pengganti” mata pelajaran bahasa Inggris lantaran guru aslinya jatuh sakit cukup lama.
 
Di sekolah inilah, Mbak Hilda memperjuangkan perbaikan fasilitas-fasilitas sekolah dan perhatian terhadap sejumlah tenaga pengajar honorer.
 
“Saat itu, guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar hanya mendapatkan gaji yang tak seberapa. Idealisme saya datang agar mereka mendapatkan perhatian yang lebih baik,” demikian Mbak Hilda berkisah.
 
Sekalipun perjuangannya kemudian membuahkan hasil, ‘aksi nekat’ (ia memimpin para guru mogok mengajar) itu kemudian mengakibatkannya harus pindah tempat kerja, hingga akhirnya diterima di Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam, Kantor Pusat Kementerian Agama.
 
 
“Waktu itu pilihan saya dua, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Alhamdulillah saya diterima disini,” katanya.
 
 
Mengabdi di Bagian Keuangan
 
Saat ini, wanita berdarah Sunda itu diberi amanah sebagai Kasubbag Perbendaharaan dan Keuangan. Meski punya basic pendidikan bahasa Inggris, ihwal urusan keuangan ini rupanya bukan hal baru bagi wanita yang mengabdi sebagai ASN sejak 2003 itu. Saat bekerja pada program kerjasama Indonesia-Jepang, selain sebagai translator, ia juga concern di bagian keuangan. Lagi-lagi, hikmah menjadi pribadi mandiri yang sudah punya usaha sejak kecil membuatnya tak asing dengan dunia akunting. Belum lagi, ia pun pernah mengikuti kursus akuntansi. “Dunia keuangan bukan hal yang baru,” tuturnya.
 
Ditanya soal pekerjaan, Mbak Hilda punya harapan khusus. Menurutnya, Sekretariat, tempat dimana ia mengabdi, baik itu Bagian Ortala dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, dan Bagian Umum merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, semua saling melengkapi dan berkaitan. Oleh karena itu sinergitas di antara seluruh bagian tersebut sebagaimana selama ini telah berjalan merupakan hal yang mutlak, dan perlu untuk selalu ditingkatkan.
 
Terkait pekerjaan pula, katanya, konsep money follows programe yang saat ini tengah digulirkan pemerintah meniscayakan ketiadaan uang bagi unit yang tidak jelas programnya. “tidak ada kejelasan program artinya tidak ada money”, katanya lugas.
 
Menutup bincang-bincang dengan bimasislam, Mbak Hilda menitip pesan terkait akuntabilitas keuangan pada instansi pemerintah.
 
“Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai ada pagu minus,” tegasnya. Ia melanjutkan, ada sejumlah tips yang dapat dilakukan  agar tidak terjadi pagu minus yaitu, pertama  perlu adanya komitmen para pimpinan pada saat awal penyusunan anggaran dengan memperhatikan tiap detailnya; kedua, program antara pusat dan daerah harus selaras sejak awal dengan mempertegas target atau goal yang akan dicapai; Ketiga, meminimalisir revisi melalui penyusunan anggaran yang jeli dan terukur.
 
Oke deh, suskes selalu untuk Mbak Hilda!