Hukum Perceraian di Luar Pengadilan

Syafa at, SH, MHI
(PNS Kemenag Kabupaten Banyuwangi)
 
Ada cerita menarik tentang potret sebuah kehidupan rumah tangga seseorang. Dia ibu rumah tangga dengan nama publik Embun. Saya tidak pernah bertemu dengannya, hanya friend di jejaring sosial. Saya juga tidak mengetahui siapa nama sebenarnya dari orang ini. Kalau dilihat dari foto profilnya, ibu ini lumayan cantik, dan sepertinya tipe perempuan setia. Beberapa kali dia inbox tentang problematika yang dihadapinya, yang sesungguhnya juga banyak dialami oleh pasangan rumah tangga lainnya.
 
Embun bercerita, bahwa beberapa kali suaminya mengucapkan kata cerai terhadap dirinya. Setiap pertengkaran sering diakhiri dengan kata-kata cerai lebih dari tiga kali terjadi. Hanya saja, perceraian hanya sampai di mulut dan tidak pernah benar-benar terlaksana di hadapan Pengadilan dan kehidupan keluarganya pun kembali normal seperti sedia kala.
 
Embun juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurutnya dia masih ingin kehidupan umah tangganya tetap jalan, meskipun beberapa kali terjadi pertengkaran hingga muncul kata kata cerai dari pasangannya. Ia mengaku bahwa selama ini tidak ada beban dengan kondisi ini. Namun perasaannya gundah, ketika Embun berkonsultasi dengan seorang temannya, dan juga browsing di internet, tentang status perkawinan apabila suami mengatakan cerai dan atau suami menyetujui perceraian yang diajukan istri saat pertengkaran berlangsung. Katanya, pertengkaran sering muncul akibat sikap Embun yang kelewat cerewet terhadap suaminya, dan suaminya tidak sabar menghadapinya. Mungkin benar kata orang bahwa tugas berat suami adalah sabar menerima omelan dari sang istri.
 
Untuk memperjelas permasalahannya, Embun pergi ke KUA ditempat tinggalnya, dan ditemui seorang staf disana. Embun takut status perkawinannya tidak sah lagi menurut hukum Islam. Menurut iformasi yang diterima, jika kata cerai keluar dari mulut suami lebih dari tiga kali saat percekcokan atau mengiyakan permohonan cerai yang disampaikan Istri, maka sudah tidak boleh rujuk lagi. Embun gelisah, apakah dirinya harus berpisah selamnya sengan suam?
 
Lebih membuat dirinya cemas, ketika Embun menyampaikan semua permasalahan kepada staf KUA yang ditemuinya juga mendapatkan jawaban sama seperti informasi yang diterima dari temannya, bahwa perkawinannya sudah dihitung cerai tiga kali dan sudah tidak dapat rujuk kembali kalau istri/bekas istri belum nikah dengan orang lain (muhallil) walau hanya satu malam.
 
Jawaban dari staf KUA dan beberapa referensi yang di dapat dari internet mengiang di pikiran Embun, haruskah dia melakukan “Pernikahan Semalam” dengan orang lain untuk menyelamatkan rumah tangganya? Dia mencoba mendiskusikan dengan suaminya, namun bukan masalah perkawinan semalam, tetapi “hanya” masalah status pernikahnnya menurut Hukum Agama. Suaminya tetap “kekeuh” bahwa pernikahannya tetap sah, karena saat pertengkaran adalah saat emosi, sehingga tidak termasuk dalam hitungan perceraian. Apalagi Buku nikah juga masih utuh, dan belum pernah dibawa ke pengadilan.
 
Embun terus dalam keraguan, apalagi dia membaca surat Al Baqarah ayat 230, “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.
 
Dan yang mengiang dalam benaknya adalah, bagaimana hubungan dengan suaminya? Dosakah jika dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Apakah dia harus melakukan pernikahan dengan orang lain walau hanya semalam yang kemudian kawin dengan suaminya lagi? Apakah dia sanggup melakukannya, serta apakah suaminya mau menerimanya?
 
Sungguh, sebuah permasalahan yang seringkali timbul di masyarakat, bukan saja Embun dan suaminya, namun mungkin ribuan keluarga yang mengalami nasib yang sama, ada yang larut dalam kebimbangan, ada juga yang melakukan ritual nikah semalam untuk kembali menikah dengan suaminya.
 
Dalam beberapa diskusi, permasalahan ini sering terjadi perdebatan dengan berbagai argument yang belum pernah bertemu ujungnya, sebab masing-masing menggunakan dasar dan argumen yang berbeda.
 
Tidak ada yang mengingkari Al-Baqarah ayat 230, dan semua sepakat bahwa dalam berumah tangga, hanya dibatasi tiga kali perceraian, setelahnya tidak boleh rujuk lagi sepanjang bekas istri belum pernah menikah dengan orang lain dan sudah diceraikannya, yang disebut dengan Muhallil, yakni orang yang mengakibatkan halalnya pernikahan kembali istri yang tekah diceraikannya tiga kali. Yang terjadi perbedaan adalah kapankah perceraian itu benar-benar dianggap cerai? Apakah perceraian yang dilakukan dari akibat pertengkaran tersebut, ataukah perceraian yang dilakukan berdasarkan putusan pengadian?
 
Sebuah petanyaan yang timbul adalah, bagaimanakah status perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tersebut? Bagaimana pula hukum melakukan pernikahan semalam hanya sebagai jalan diperbolehkannya menikahi bekas istri yang telah diceraikannya tiga kali tersebut? Bukankah dalam Islam pernikahan yang dibatasi oleh waktu (muaqqat) sudah tidak diperbolehkan?
 
Memang, sebagian faham dalam Islam mengharamkan pernikahan yang dibatasi oleh waktu, artinya dalam akad nikah tersebut juga dicantumkan batas waktu terjadinya pernikahan tersebut, misalnya menikah hanya untuk semalam saja, namun juga tidak ada yang melarang jikalau pernikahan ternyata hanya bertahan semalam, meskipun perkara ini, yakni perceraian (sebenarnya) merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun dibenci Allah.
 
Kalau kita mengacu pada kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para Ulama pada zaman dahulu tentu mempunyai dasar yang kuat, dimana saat itu belum ada pernikahan yang dicatat pada instansi pemerintah, dan belum ada Pengadilan Agama atau pengadilan Keluarga. Karenanya pernikahan dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum jika telah dicukupi syarat dan rukun. Begitu juga dengan perceraian, dimana dalam perceraian tidak diperlukan persidangan di Pengadilan Agama, sehingga perceraian dapat dengan mudah dilakukan.
 
Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia telah memunculkan para mujtahid baru yang berusaha menggali hukum munakahat/hukum privat yang berlaku untuk umat Islam yang sebelumnya mengacu pada beberapa kitab yang disusun para ulama pada zaman terdahulu yang isinya juga tidak pernah sama persis, sehingga menimbulkan beberapa perbedaaan dalam penerapan dan penyelesaian Hukum. Para ulama di Indonesia yang diwakili oleh beberapa utusan Perguruan tinggi, Ormas Islam serta para haki Pengadian yang berusaha menyusun Ijma fikih dalam bentuk Kompilasi hukum Islam ( KHI).
 
Terlepas masih adanya beberapa ulama yang menolak adanya kompilasi hukum Islam, namun telah dipakai oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan permasalahan Hukum Perkawinan yang dilakukan umat Islam di Indonesia. Sehingga, apabila KHI ini dipakai sebagai pedoman penyelesaian hukum Islam, telah melalui proses panjang oleh para ahli di bidangnya.
 
Dalam hal perceraian, degan mengingat perceraian adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan dengan main-main, maka KHI sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.  Sehingga menurut KHI perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama meskipun dilakukan lebih dari tiga kali  dianggap tidak sah, kerananya apabila ada pertengkaran hingga keluar kata kata cerai, baik dari suami ataupun dari istri yang di setujui oleh suami, menurut KHI belum dianggap cerai, dan nikah semalam yang dilakukan untuk dapatnya dilakukan rujuk dari perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak diperlukan.
 
Terlepas dari perbedaan tersebut, mencegah perbuatan yang dilarang lebih baik daripada sebuah kebenaran yang masih dipertentangkan, karenanya prinsip kehati-hatian lebih dipentingkan dalam pergaulan suami istri, sehingga tidak akan timbul rasa bersalah dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak memberi ruang orang ketiga yang masuk dalam keuarga atas izin suami (pernikahan muhallil) dan tidak semua suami atau istri mau melakukan dengan rela.
 
Fakta bahwa masyarakat taat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat tersebut juga dianggap taat terhadap Hukum yang berlaku dalam tatanan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Penggunaan kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian permasalahan Hukum perkawinan. Sehingga pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dianggap belum pernah melakukan perceraian bila belum mendapat putusan dari pengadian Agama. Wallahu a’lam.