Integrasi Data Kependudukan

Syafa’at, SH, MHI
(Staf KUA Kec. Cluring Kab. Banyuwangi)
 
Pengesahan nikah secara gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi merupakan wujud nyata penyelesaian masalah administrasi kependudukan secara terpadu. Salah satu kendala dalam masalah ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan alasan pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamat

Pengesahan nikah dengan sistem jemput bolayang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, dimana Hakim Pengadilan Agama menggelar sidang di Aula Kecamatan, Dinas Kependudukan, dan KUA Kecamatan telah memberikan layanan administrasi satu atap untuk mempermudah pasangan suami istri mendapatkan Kartu Keluarga. Penerbitan data outentik tentang pernikahan sah yang telah dilakukannya, dapat pulang dengan membawa Buku Nikah serta Kartu Keluarga secara cuma Cuma. Hal ini dapat terjadi mengingat aturan yang memungkinkan bagi sidang secara prodeo pada Pengadilan Agama, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20l4  yang menghapuskan biaya administrasi Nikah dan Rujuk, serta Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menghapuskan biaya administrasi kependudukan.

Integrasi penyelesaian administrasi kependudukan yang salah satunya adalah tidak adanya catatan pernikahan yang bersangkutan pada KUA Kecamatan tersebut dengan menggelar Sidang Isbat/Pengesahan nikah yang sekaligus menerima Buku Nikah dan kartu Keluarga pada hari dan tempat yang sama merupakan upaya integrasi data kependudukan dari tiga Institusi penyelenggara administrasi kependudukan, yakni Dinas Kependudukan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung serta Kantor Urusan Agama dibawah naungan kementerian Agama.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang tata cara administrasi kependudukan yang pada akhirnya dapat memudahkan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, yang diadakan perubahan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Undang Undang tersebut hanya ada dua institusi pelaksana pencatatan administrasi kependudukan, yakni Instansi pelaksana catatan kependudukan di satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan yang melaksanakan pencatatan nikah, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Dua lembaga pelaksana administrasi kependudukan tersebut adalah dua lembaga yang berbeda instansi, KUA Kecamatan dibawah naungan Kementerian Agama yang masuk dalam instansi vertikal yang dalam pelaksanaan administrasi kependudukan saat ini hanya berhak mengawasi administrasi Nikah dan Rujuk, sedangkan administrasi dan pengeluaran Akta Perceraian berada di Panitera Pengadilan Agama yang masuk kedalam lingkungan Peradilan (Mahkamah Agung). sedangkan Instansi pelaksana catatan kependudukan di satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota masuk dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang seharusnya mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD yang berada di masing masing Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dituntut untuk selalu tampil dengan pelayanan prima dalam melayani masyarakat. Pelayanan prima (excellent service) yang berarti memberikan pelayanan yang sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi dalam memberikan pelayanan yang sangat baik atau terbaik akan menjadi prima apabila dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani baik layanan terhadap masyarakat maupun layanan keterpaduan data dengan instansi yang melaksanakan administrasi kependudukan lainnya, terutama Dinas kependudukan yang oleh undang undang diberi amanat sebagai koordinator pelaksanaan administrasi kependudukan

Konsekwensi logis pelayanan prima Kantor Urusan Agama dituntut untuk selalu bekerja secara profesional yaitu dengan berupaya terus meningkatkan pengetahuan, keahlian (ketrampilan) maupun sikap (Attitude) serta merubah paradigma pelayanan dari mental dilayani merubah menjadi aparatur yang harus dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima (Excellent Service).

Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan Nikah dan Rujuk yang dilakukan oleh Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 1946, sehingga Pegawai Pencatat Nikah yang secara otomatis dijabat Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dipandang sebagai Pegawai umum (openbaar ambtenart)yang kedudukan dan Akta yang dikeluarkannya sama dengan Akta yang dibuat oleh  PejabatCatatan Sipil yang melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi yang melaksanakan pernikahan selain Agama islam.

Kantor Urusan Agama sebagai sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling dikenal masyarakat dalam hal pelayanan perkawinan dituntut untuk memberikan perhatian khusus dalam menjalankan tugas pelayanan perkawinan dibidang administrasi pencatatan nikah dan rujuk. Disamping itu Kantor Urusan agama juga sebagai pengaman dan pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan yang memberikan tugas mengawasi dan mencatat nikah dan rujuk yang dilaksanakan sesuai agama Islam di wilayah  KUA  kecamatan. Yang oleh Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 juga diharuskan adanya sinergi data dengan institusi yang melaksanakan administasi kependudukan lainnya. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas akan berjalan lancar dan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor:

(1) Adanya sumber daya manusia (SDM) yang seimbang secara kuantitatif dan kualitatif; (2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai; (3) Adanya peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur yang baik dan di taati; (4) Adanya suasana kerja dan hubungan kerja yang harmonis antas institusi pelaksana administrasi kependudukan; (5) Adanya mutual assistance (sikap dan kemauan untuk saling bekerja sama dan bantu membantu satu sama lain;(6) Adanya sense of belongin (saling menghargai) dan sense of responsibility (saling menghormatiDengan perkembangan penerapan administrasi berbasis teknologi (Biometrik) serta dinamika masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat menikah secara resmi menurut undang-undang yang berlaku dengan sendirinya akan meningkatkan pelaksanaan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pelayanan perkawinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima  administrasi pencatatan nikah dan rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan  harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan walaupun dalam keterbatasan.

Penggunaan tehnologi dalam pelayanan masyarakat merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap Kantor/Instansi pelayanan masyarakat, tidak terkecuali Kantor Urusan Agama Kecamatan, terlebih dengan layanan administrasi kependudukan yang dilakukan institusi lain yang menerapkan penggunaan tehnologi, menutut layanan yang sama yang harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama.
 
Belum optimalnya integrasi data kependudukan ( dalam hal ini data pernikahan )  sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang pelaporan penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk   yanbg telkah ditindak lanjuti dengan Keputusan bersama Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal  Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor 474.2-35 Md Tahun 2004, Nomor D/197/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk masih belum integral (terpadu) dan masih dilakukan secara manual, sehingga untuk integrasi data masih sulit untuk dilakukan, apalagi belum adanya Unit Pelaksana Tehnis ( UPT ) kependudukan yang menurut undang undang Nomor 23 Tahun 2006 harus ada di masing masing Kecamatan.
 
Dalam hal pencatatan perubahan status, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak mengatur adanya pencatatan perubahan status antar lembaga pelaksana pencatatan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Panitera pada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, tidak ada kewajiban bagi Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang otomatis dijabat oleh Kepala KUA untuk memberitahukan tentang adanya pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan mempelai yang berstatus Duda atau janda Cerai. Hal ini sangat berbeda dengan aturan tentang Pencatatan Nikah sebelumnya yang mewajibkan PPN untuk memberitahukan tentang adanya mutasi status antar lembaga pelaksana administrasi kependudukan.
 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 hanya mengatur pencatatan perubahan status pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, padahal Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini sangat berbeda fungsinya dari sebelum berlakunya undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan setelah berlakunya undang undang tersebut. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, fungsi Pengadilan Agama hanya memutus perkara, sedangkan yang mencatat dan mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Cerai sebagai bukti adanya perceraian adalah PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan setelah berlakunya Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, yang mengeluarkan Akta Cerai sebagai Bukti Perceraian adalah Panitera pada pengadilan Agama, sehingga secara logis ada kewajiban bagi Panitera Pengadilan Agama untuk memberitahuan kepada PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahannya dulu tercatat    tentang adanya perceraian, dan kewajiban PPN yang mencatat pernikahan terdahulu untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Nikah yang bersangkutan tentang adanya perceraian tersebut.
 
Begitu juga dengan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Duda atau Janda Cerai, seharusnya ada kewajiban bagi PPN yang mencatat pernikahan yang melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Duda atau janda Cerai untuk memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai pasangan Duda dan atau Janda Cerai tersebut, sebagai dasar bagi Panitera Pengadilan Agama untuk memberikan catatan pinggir pada arsip perceraian yang bersangkutan di Pengadilan Agama.[]